Lembaga Riset Institute for Devvelopment of Economic and Finance (INDEF) menjelaskan kebijakan subsidi kendaraan listrik seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan umum. Sebab dampaknya akan dirasakan semua orang, tidak seperti kalau subsidi tersebut untuk mobil listrik maka akan dinikmati kalangan tertentu saja.
Demikian kesimpulan hasil riset INDEF yang dirilis melalui Zoom, Minggu (21/5/2023). “Kita temukan bahwa 67% warganet sepakat dengan ide subsidi dialihkan kepada kendaraan umum berbasis listrik. Karena manfaat yang dirasakan akan lebih luas, transportasi publik ini adalah transportasi yang langsung menyentuh masyarakat umum,” jelas Analis Data Continuum Indef, Wahyu Tri Utomo.
Wacana pengalihan subsidi mobil listrik ke transportasi umum awalnya dicetuskan oleh calon presiden Anies Baswedan. Ia mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap hanya menargetkan kelompok menengah ke atas yang mampu membeli mobil listrik dengan harga ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, ia mencetuskan demokratisasi kendaraan listrik dengan subsidi yang justru menargetkan transportasi umum bertenaga listrik.
“Warganet menilai pendapat yang disampaikan Pak Anies itu juga benar terkait emisi per kapita dari bus berbahan fosil dengan mobil EV (electric vehicle) pribadi itu sebetulnya tidak berbeda jauh. Dengan kendaraan EV dipakai banyak orang, terus kemudian bus satu tapi mengangkut banyak orang jadi emisinya tidak terlalu jauh,” lanjut Wahyu.
Pemicu lain ide demokratisasi kendaraan listrik ini mendapatkan banyak dukungan dari warganet disebabkan oleh listrik di Indonesia sendiri yang masih menggunakan batu bara sebagai salah satu sumbernya sehingga dipandang turut menyumbang emisi. Kemudian ada aspek usia dari baterai mobil listrik yang memiliki masa pakai sehingga dipandang menimbulkan masalah lingkungan. Karena dengan semakin banyak mobil listrik pribadi di Tanah Air, maka semakin banyak juga sampah elektronik yang dihasilkan dari baterainya.
Sementara, ekonom senior Faisal Basri menjelaskan pihaknya pernah mengusulkan kepada Menteri Koordinator bidang Kemariman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, supaya subsidi kendaraan listrik untuk kendaraan bermotor. Tujuannya supaya dapat mengurangi polusi dan subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. “Saat itu Pak Luhut menjelaskan sudah merenakan untuk mengirim salah satu deputinya untuk melakukan penjajakan ke produsen motor listrik di Taiwan. Tapi dua hari setelahnya, muncul berita salah satu perusahaan Pak Luhut akan memproduksi motor listrik. Masalah Pak Luhut itu konflik kepentingan,” katanya yang juga menjadi nara sumber dalam kesempatan tersebut.
