Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto memastikan pihaknya terus berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi. Saat ini, dari 27 pengadilan, hanya 16 pengadilan yang memenuhi syarat serifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Hal itu disampaikan Surnato dalam acara Penyerahan Seritikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Sunarto mengatakan SMAP ialah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons penyuapan.
“Saya mendapatkan informasi bahwa dari 27 satuan kerja yang ditunjuk untuk menerapkan SMAP pada tahun 2024, hanya terdapat 16 pengadilan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat SMAP, sedangkan 11 lainnya belum memenuhi persyaratan dan berstatus ditangguhkan,” kata Sunarto.
Ia menjelaskan, SMAP dikembangkan oleh Badan Pengawasan. Dia lantas mengingatkan pengadilan yang belum lulus SMAP, harus meningkatkan pengawasan kehakiman agar segera meraih sertifikat SMAP.
“Saya perlu mengingatkan bahwa pelaksanaan SMAP bukan tentang selembar sertifikat saja, tetapi lebih dari itu penerapan SMAP harus menjadi katalisator yang dapat meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Sunarto.
“Sehingga, baik yang telah mendapatkan sertifikat ataupun yang belum mendapatkan, wajib untuk terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan integritas hakim dan aparatur pengadilan,” sambung dia.
Dalam acara tersebut, MA juga turut memberikan penganugerahan Insan Antigratifikasi kepada tujuh orang. Sunarto mengatakan penganugerahan itu sebagai upaya mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.
“Sebagaimana yang kita ketahui, tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh hakim dan aparatur pengadilan seringkali berada dalam posisi rentan mendapatkan tawaran gratifikasi dari pihak berperkara. Posisi rentan tersebut perlu dikendalikan agar kepercayaan masyarakat kepada pengadilan tetap terjaga,” ucapnya.
Berikut 7 orang yang meraih penganugerahan Insan Antigratifikasi:
1. Sugiyanto, Sekretaris Mahkamah Agung dan Plt. Kepala Badan Pengawasan;
2. Hasanudin, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. I Ketut Darpawan, Ketua Pengadilan Negeri Dompu;
4. Muh. Irfan Husaeni, Ketua Pengadilan Agama Ambarawa;
5. Mohamad Zakiuddin, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
6. Badar Hikmat, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
7. Rizka Dwi Puspita Sari, Arsiparis Terampil sekaligus Bendahara Pengadilan Agama Polewali.
