Perdana Menteri baru Inggris, Keir Starmer, mengonfirmasi rencana untuk membatalkan skema deportasi atau mengirim migran ke Rwanda yang kontroversial dari kebijakan pemerintah Konservatif sebelumnya.
“Skema Rwanda sudah sirna dan terkubur sebelum dimulai. Ini tidak pernah akan menjadi alat pencegah… Saya tidak siap untuk melanjutkan muslihat yang tidak berfungsi sebagai alat pencegah,” kata Starmer pada konferensi pers yang ditayangkan oleh Sky News, Sabtu (6/7/2024).
Inggris dan Rwanda menandatangani perjanjian migrasi pada tahun 2022, yang menyatakan bahwa orang-orang yang diidentifikasi oleh Pemerintah Inggris sebagai migran tidak berdokumen atau pencari suaka akan dideportasi ke Rwanda untuk diproses, mendapat suaka, dan penempatan kembali.
Skema ini menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia, serta sejumlah politisi dan pejabat di Inggris.
Pada akhir Mei lalu, mantan PM Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa penerbangan ke Rwanda tidak akan lepas landas sebelum berlangsungnya pemilihan umum di negara monarki tersebut.
Partai Buruh, yang dipimpin oleh Keir Starmer, memperoleh mayoritas absolut di DPR Inggris setelah pemilu pada Kamis (4/7/2024).
Partai Buruh memenangi jauh di atas 326 kursi yang dibutuhkan untuk mengontrol majelis rendah parlemen yang memiliki 650 kursi.
Hasil pemilu tersebut juga berarti mengakhiri 14 tahun kekuasaan Partai Konservatif di Inggris Raya.
