KontraS Protes ke Komnas HAM, Desak Bentuk Tim Ad Hoc

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melayangkan protes terhadap rekomendasi para komisioner Komnas HAM periode sebelumnya, sekaligus meminta komisioner yang baru untuk membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Federasi KontraS, Andi Irfan saat menyambangi kantor Komnas HAM, Kamis (17/11/2022). Dia mengungkapkan, pihaknya terlah mengantongi sejumlah dugaan yang mengarah pada adanya pelanggaran HAM berat di tragedi Kanjuruhan.

“Kami menemukan sejumah dugaan yang sepatutnya itu adalah merupakan kategori dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tragedi Kanjuruhan,” ungkapnya.

Unsur pelanggaran HAM berat, tutur Andi, dalam tragedi Kanjuruhan terlihat pada adanya serangan sistematis mematikan. Tolok ukurnya, ungkapnya, terdapat komando untuk menembakkan gas air mata ke arah penonton.

“Tidak hanya menembak ke arah penonton yang ke lapangan tapi ke arah tribun juga. Ada tanggung jawab komando di situ yang sangat terorganisir dgn jelas bahwa brimob melakukan serangan itu bukan secara impulsif tapi sistematis,” lanjut dia.

Terlebih, kata Andi, dalam serangan yang berlangsung selama enam menit di area tribun utara dan selatan, telah merenggut korban jiwa lantaran orang berdesak-desakan di pintu, berebut ingin keluar dari stadion.

Sementara itu, puluhan korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan juga turut menyambangi kantor Komnas HAM untuk menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusut tuntas tragedi yang menewaskan ratusan orang.

Puluhan korban dan perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan menggunakan jalur darat dengan mengendarai bus langsung dari Malang, Jawa Timur. Kehadiran mereka langsung mendapat sambutan dua komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dan Hari Kurniawan. Mereka meminta agar tidak ada upaya menutup-nutupi kasus yang ditengarai pemicunya adalah tembakan gas air mata pihak kepolisian.

“Dengan setuntas-tuntasnya. Karena kita mau nagih janjinya Bapak Kepala Negara kita yaitu Bapak Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa ini harus usut tuntas. Tidak ada yang ditutup-tutupi, itu saja yang saya sampaikan,” kata salah seorang keluarga korban, Yono di Kantor Komnas HAM, Kamis (17/11/2022).

Rekomendasi Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM periode sebelumnya, Muhammad Choirul Anam, telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Rekomendasi pertama adalah terkait evaluasi secara menyeluruh terhadap persepakbolaan nasional. Penilaian Komnas HAM, banyak hal dalam tata kelola sepak bola di Indonesia yang belum memerhatikan hak asasi manusia.

Kedua, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk membentuk tim auditor untuk menguji kelayakan stadion sebelum menggelar kompetisi. Komnas HAM menilai banyak stadion saat ini belum memenuhi standar kelayakan.

Selain stadion, Komnas HAM juga menyatakan harus ada uji kelayakan terhadap penyelenggara pertandingan. Komnas HAM meminta kepada presiden bekerjasama dengan FIFA untuk melakukan sertifikasi dan lisensi pada seluruh pelaksana pertandingan.