Tak semua siswa seberuntung Regita, Aliya, dan Allena. Ketiganya merupakan siswi SDN Cilangkap 8, Depok, Jawa Barat. Selain sudah bisa menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG), ucapan terima kasih mereka atas program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu juga sampai ke Tim Media Presiden Prabowo yang diterima di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Mereka menyampaikan terima kasih melalui surat yang ditulis dalam secarik kertas dari buku sekolah itu. Surat tersebut dikirimkan melalui ompreng atau kotak makan berbahan stainless program MBG.
Namun, nasib berbeda dialami ribuan siswa lainnya yang hingga sejauh ini belum bisa menikmati MBG. Alih-alih mau menyantap, omprengnya saja tidak ada. Di berbagai daerah di Tanah Air, pelaksanaan MBG menjadi tertunda lantaran ketiadaan ompreng.
Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, misalnya. MBG yang resmi diluncurkan di kota ini, Senin (13/1/2025), ompreng menjadi masalah karena ketidaktersediaan. Sebab, aturan dari BGN tidak membolehkan wadah makanan lain selain ompreng.
Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tingkat Provinsi Kalteng, Elisa Agustino, menyebutkan stok nasional untuk kotak makan jenis ini sudah kosong karena di Indonesia sudah ada lebih dari 200 SPPG.
“Sedangkan satu SPPG membutuhkan 3.500 ompreng. Petugas penyedia MBG di tiga kabupaten di Kalteng belum bisa gerak karena stok ompreng yang belum tersedia,” ungkap Elisa yang saat ini pihaknya masih menunggu ketersediaan stok ompreng dari BGN.
Adapun di Kota Pariaman, Sumatera Barat, program MBG terpaksa dihentikan sementara sambil menunggu ompreng sebagai wadah tempat makanan permanen tiba. Sebab, selama uji coba menggunakan wadah sekali pakai menimbulkan banyak sampah, sehingga berdampak pada lingkungan.
“Arahan dari BGN bahwa mulai Senin makan bergizi untuk sementara diundur dulu sampai ompreng datang di satuan pelayanan kami, karena boks yang digunakan kemarin dapat menimbulkan dampak lingkungan terkait sampah,” tutur Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Sumatera Barat, Riky Falantino di Pariaman, Senin (13/1/2025).
Riky menerangkan keputusan tersebut diambil oleh BGN sebagai pihak yang menjalankan program MBG berdasarkan hasil evaluasi beberapa waktu lalu. Menurut dia, dari evaluasi tersebut, ditemukan adanya masalah baru yang muncul dalam menjalankan program MBG karena menggunakan wadah sekali pakai sehingga terjadi penumpukan sampah.
Ia menyebutkan pihaknya saat ini menunggu informasi kelanjutan penyaluran MBG di Pariaman. “Waktu pastinya kapan ompreng itu akan datang dan program ini dimulai kembali, kami belum tahu, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak BGN,” kata Riky.
Salah seorang guru kelas di SDN 17 Kampung Baru, Kota Pariaman, Metia Roza, menyampaikan kekecewaan anak didiknya atas dihentikannya sementara MBG. Sebab, kata dia, siswanya sudah terbiasa disediakan makanan di jam istirahat sejak program MBG dimulai.
“Tadi pagi anak-anak langsung menanyakan soal penghentian ini. Meski telah dijelaskan, tidak dipungkiri ada rasa kecewa dari anak-anak ini,” ucap Metia.
Dia mengungkapkan pihaknya telah menerima informasi pada Sabtu (11/1/2025), perihal penghentian sementara program MBG karena belum tersedianya ompreng.
Di Palembang, Sumatera Selatan, ompreng juga menjadi barang langka. Masyarakat setempat menyoroti wadah menu MBG yang menggunakan tempat plastik dan bukan memakai ompreng ramah lingkungan yang berbahan stainless. Pemerintah Kota Palembang menjanjikan penggantian wadah makanan.
Kepala Dinas Pendidikan Palembang Adrianus Amri, menyebutkan alasan pihaknya belum mengubah wadah sajian MBG karena ketersediaan ompreng di pasaran langka.
“Ya masih memakai boks plastik di Kota Palembang, karena untuk memakai ompreng stoknya masih sedikit. Kondisinya ini karena sedang langka,” ujar Adrianus di Palembang, Kamis (9/1/2025). Ia berharap dalam waktu dekat ini segera akan berganti menggunakan ompreng dan tidak menggunakan boks plastik.
Masalah Ompreng Bersumber dari BGN
Terganggunya pelaksanaan MBG yang terjadi di berbagai lokasi disebabkan oleh BGN. Sumber Inilah.com menyebutkan, di antara sekian banyak persoalan, salah satunya yaitu semua peralatan dapur harus standar BGN, seperti ompreng untuk tempat menaruh nasi dan lauk pauk.
“Ompreng-ompreng buat makan tadinya ada di pasar sekarang itu kan ditarik enggak ada di pasar, hilang, dan ketentuan untuk ompreng saja itu harus mengandung nikel 8,” ungkap sumber tersebut saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/1/2024).
Untuk mendapatkan ompreng yang sesuai ketentuan BGN, bukan hal yang mudah harus beli di tiga perusahaan yang sudah ditunjuk BGN. Masalahnya, harganya melonjak signifikan, dari yang sekitar Rp40 ribuan hingga Rp50.000 di pasaran menjadi Rp70.000.
“Harus beli di tiga PT oleh BGN, meski cuma enggak punya ompreng yang sesuai BGN, itu mitra mandiri jadi digagalkan dan banyak mitra mandiri yang juga mengundurkan diri karena enggak punya ompreng yang mengandung nikel 8,” ujar sumber itu.
Padahal, dia menekankan, Presiden Prabowo Subianto melarang PT untuk terlibat dalam penyediaan kebutuhan program MBG, termasuk perlengkapan makan atau peralatan dapur. “Pak Prabowo inginnya melibatkan yayasan dan koperasi sehingga kalau ada untung sedikit, misalnya Rp1000 bisa dikasih ke yayasan atau koperasi.”
Hal ini yang menyebabkan dapur-dapur SPPG yang menjadi mitra mandiri BGN menjadi tidak siap karena untuk omprengnya dimonopoli oleh BGN. “Jadi, dengan aturan yang ketat inilah, kan ada permainan nih,” ujarnya menegaskan.
Saat ini pihak-pihak yang terlibat dalam program MBG terus menunggu perubahan perbaikan di BGN agar tak lagi melenceng. Hal ini supaya seluruh siswa di Tanah Air dapat segera menikmati MBG dengan ompreng seperti halnya Regita, Aliya, dan Allena di SDN Cilangkap 8, Depok, yang sampai menuliskan ucapan terima kasih begitu tulus kepada Prabowo yang dikirimkan melalui ompreng.
