Para pengunjuk rasa pro-Palestina di Australia pada Sabtu (27/7/2024) mendesak pemerintahan Perdana Menteri Anhony Albanese untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel atas aksi genosidanya di Jalur Gaza, menurut laporan lembaga penyiaran publik ABC News.
Puluhan pengunjuk rasa berkumpul di luar Balai Kota Sydney selama konferensi partai berkuasa, Partai Buruh, di mana perdana menteri juga berbicara kepada para peserta.
Para demonstran yang membawa spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti ‘Tanggungjawab ada di tangan Anda’ dan ‘Bebaskan Palestina’ juga mengibarkan bendera Palestina.
Mereka menuntut pemerintah untuk mengecam dan memberlakukan sanksi terhadap Israel, yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023, dan menghancurkan wilayah tersebut menjadi puing-puing.
Israel juga dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas serangan militernya di Gaza.
foto
“Setiap tindakan yang kami lihat dari pemerintahan Albanese selama sembilan bulan terakhir menunjukkan kepada kami satu hal, bahwa mereka benar-benar terlibat dalam genosida, dan bahwa mereka telah memilih untuk memarginalkan komunitas Palestina,” kata Jana Fayyad dari Kelompok Aksi Palestina, seperti dikutip dari ABC News, Minggu (28/7/2024).
“Kami telah melihat pemerintah Australia telah memberlakukan sanksi terhadap negara-negara lain di masa perang, tetapi ketika itu menyangkut Israel, untuk beberapa alasan, mereka tampaknya bertindak dengan pengampunan penuh,” lanjut Fayyad.
Beberapa anggota Partai Buruh telah mengundurkan diri karena menentang kebijakan Australia atas Gaza.
Canberra telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong yang diblokade itu tetapi tidak mengakui kedaulatan negara Palestina.
Mantan wakil presiden cabang Partai Buruh Auburn-Lidcombe, Mohamad Assoum, mengatakan kepada ABC News bahwa dirinya meninggalkan partai tersebut pada Februari sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap perang yang terjadi di Gaza, setelah 17 tahun menjadi anggota partai tersebut.
“Meski ada banyak petisi, banyak usulan, dan banyak pertemuan dengan menteri, anggota parlemen dan anggota Partai Buruh, semua itu tampaknya tidak digubris,” kata Assoum.
Senator Fatima Payman juga keluar dari partai berkuasa tersebut setelah diskors karena mendukung mosi parlemen untuk mengakui Palestina.
