Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan timnya menemukan banyak pelanggaran dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Sehingga menurutnya, perlu adanya revisi UU Haji untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji ke depan.
“Pansus menemukan berbagai pelanggaran yang cukup serius dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Untuk memastikan perbaikan yang komprehensif, revisi terhadap UU Haji menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, kita dapat menjamin pelaksanaan haji yang lebih baik dan lebih tertib di masa mendatang,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Jumat (6/9/2024).
Legislator dari Fraksi PAN ini juga menyoroti sikap beberapa pejabat Kementerian Agama (Kemenag), yang kerap menghindari panggilan dari Pansus untuk memberi kesaksian dalam rapat investigasi.
“Ketidakhadiran para pejabat tersebut, menghambat proses pengungkapan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun ini,” ujarnya.
“Padahal keterangan dari mereka sangat penting untuk membongkar berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2024,” lanjut Saleh.
Ia menyebut Pansus akan terus berupaya memanggil para saksi yang dibutuhkan dan berharap, mereka dapat menunjukkan sikap yang kooperatif demi kepentingan penyelenggaraan haji yang lebih baik.
“Ini penting untuk membongkar sengkarut penyelenggaraan haji tahun ini dan mencarikan solusi yang tepat,” ujar dia.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Sebagai informasi, Pansus Angket Haji DPR RI dibentuk untuk menginvestigasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk dugaan pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan masalah operasional.
