Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan Aljazair menyerukan pencabutan segera dan tanpa syarat semua pembatasan yang menghambat pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, Palestina.
Menurut dokumen yang diperoleh koresponden RIA Novosti, rancangan tersebut ‘menuntut pencabutan segera dan tanpa syarat seluruh larangan masuk bantuan kemanusiaan dan pendistribusiannya di Jalur Gaza serta perbaikan listrik, pasokan air bersih, dan layanan penting lainnya sesuai dengan hukum humaniter internasional dan resolusi yang relevan oleh DK PBB’.
Lebih jauh, dokumen rancangan tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi bencana kemanusiaan dan perkembangan terakhir di Jalur Gaza setelah pelanggaran perjanjian gencatan senjata, menyerukan semua pihak mematuhi tanggung jawab di bawah hukum internasional.
Yang terakhir, dokumen tersebut menyatakan mendukung upaya mediasi oleh Mesir, Qatar, dan AS ‘untuk segera membawa kembali para pihak dalam pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dengan semua tahapannya’, sebagaimana tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan 2735.
Karena draf dokumen tersebut masih berupa usulan, perubahan mungkin muncul sebelum diajukan untuk pemungutan suara.
Sebelumnya pada Kamis (22/5/2025), Misi Israel di PBB menyampaikan pernyataan kepada wartawan, yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan rancangan resolusi yang diusulkan Aljazair. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa resolusi kemanusiaan tersebut akan diputuskan pekan depan, tepatnya pada 28 Mei mendatang.
-
Prabowo Bangga China Konsisten Dukung Palestina
-
Desakan Makin Deras, Menanti Hakim Perintahkan Jaksa Panggil Budi Arie
-
Tak Terima Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, TPUA akan Sambangi Bareskrim Senin
-
Pramono Targetkan Jakarta Masuk 50 Besar Kota Terbaik Dunia di 2029, Ini Strateginya
-
17 Anggota Ormas GRIB Ditangkap Buntut Penguasaan Lahan Milik BMKG di Tangsel
-
Prabowo Ungkap Alasannya Pilih China Jadi Negara Pertama yang Dikunjungi usai Jadi Presiden RI