INILAHSULSEL.COM, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan partisipasi pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijadwalkan 27 November 2024 mencapai sekitar 80 persen.
“Karena Pilkada Gubernur ini desainnya lokalisir, maka KPU menjadikan target 80 persen untuk partisipasi pemilih dan itu menjadi capaian kita nanti,” kata Anggota KPU Sulsel Hasruddin Husain di Makassar, Minggu (23/6/2024).
Menurut dia, target tersebut bisa diwujudkan, mengingat partisipasi nantinya dapat diukur sejauh mana jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memilih di Tempat Pemungutan Suara atau TPS.
Selain itu KPU Sulsel terus melakukan upaya sosialisasi secara sistematis dan berjenjang di semua tingkatan agar datang menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing.
Pihaknya juga berupaya menggunakan pendekatan-pendekatan perilaku politik terhadap generasi z atau milenial agar tidak bersikap apatis dalam pesta demokrasi Pilkada serentak 2024.
“Sosialisasi terus kita laksanakan ke simpul-simpul kelompok minoritas, seperti disabilitas dengan memberi edukasi dan pembekalan politik supaya mereka juga ikut berpartisipasi di Pilkada,” paparnya.
Mengenai dengan perbedaan partisipasi pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, kata Hasruddin, tentu ada perbedaan antara memilih Calon Legislatif dan Presiden dengan kepala daerah secara lokal. Kendati demikian, untuk Pilkada ada program pendidikan pemilih berkelanjutan dan berintegrasi.
“Ada program Namanya Grbeg, ini sudah bersimpul di KPU provinsi dan kabupaten/kota tersebar di 313 kecamatan. Kita sudah undang semua ke Makassar. Harapannya, simpul-simpul internal ini mampu bekerja mentransformasi semua informasi dengan baik sampai dengan tingkat desa,” katanya.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Sulsel ini menjelaskan, ada gagasan baru yang berbeda dengan Pemilu 2024 yang sifatnya kanalisasi. Gagasan tersebut lebih kepada sosialisasi ke publik.
“Untuk Pilgub tahun ini ada gagasan besar dalam bentuk kegiatan pendidikan pemilih dan berkelanjutan. Salah satunya melalui Cafe Demokrasi bukan hanya di Kota Makassar tapi semua daerah 24 kabupaten/kota dan turun ke kecamatan,” tuturnya.
Cafe Demokrasi tersebut, tambah dia, KPU mendatangi kerumunan orang di cafe maupun warkop untuk memberikan edukasi pendidikan politik dikemas dalam diskusi demokrasi. “Sebelumnya dilaksanakan sendiri-sendiri. Ini pelibatan secara internal agar simpul tidak terputus,” ucapnya menambahkan.
