Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengeluhkan keterbatasan lahan untuk pembangunan kekuatan tiga matra TNI, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Penambahan lahan, kata dia, dibutuhkan untuk membuat pangkalan dan rumah dinas masing-masing matra.
“Kalau pembangunan kekuatan AD untuk menampung sejumlah batalion, kita harus punya pangkalan untuk membuat prajurit dan keluarganya tinggal di situ, berlatih disitu dan bermarkas disitu. Ini kita butuh lahan jadi lahan yang kita miliki itu akan kita berdayakan disitu, tapi kalau tidak ada lahan yang cukup, kita mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri ATR/BPN,” ungkap Sjafrie di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Demikian juga dengan AL, yang saat ini membutuhkan dermaga dengan mempertimbangkan faktor taktis dan strategis.
“Jadi ini yang kadang-kadang kita enggak punya. Oleh karena itu, kita mau bekerja sama dengan Menteri KKP, tetapi ini perlu dukungan dari bapak ibu sekalian bahwa kita bisa memiliki lahan untuk bikin dermaga sendiri tidak numpang-numpang dengan K/L yang lain,” ucap dia.
Sedangkan kondisi di matra TNI AU, Sjafrie menyatakan banyaknya pesawat TNI yang membutuh pangkalan udara untuk berlabuh. Sjafrie menjelaskan, pangkalan udara ada yang sifatnya menjadi basis utama, tapi ada juga yang namanya forward airbase.
“Nah ini kita butuhkan lahan. Jadi saya sudah mendapatkan arahan dari bapak Presiden bahwa aset-aset jangan dilepas, gunakan aset untuk kepentingan TNI dan ini kita akan kerjakan aset-aset ini, umpamanya di Polonia (Medan) kita akan jadikan aset itu, kita tidak jadikan aset komersial, karena kebutuhan pertahanan negara menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Sjafrie juga mengungkap, 64 persen lahan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum bersertifikat. Dia sangat mengharapkan dukungan dan atensi dari Komisi I DPR untuk membantu proses hal ini agar bisa diselesaikan. Tak hanya itu, dirinya juga sempat menyinggung pihak Angkasa Pura terkait penggunaan lahan untuk pangkalan udara ini.
“Termasuk persoalan dengan Angkasa Pura. Saya tidak jelas bagaimana keperluan pertahanan negara itu dikalahkan dengan kebutuhan komersial. Ini bisa menjadi pertimbangan bapak ibu sekalian agar supaya kita perlu untuk mendorong, bahwa lahan-lahan atau yang di pangkalan itu kembali bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pertahanan,” tutur dia.
