Pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping di Hotel Jinniu, Chengdu, Cina menarik perhatian. Karena derasnya pujian Jokowi kepada Cina yang mendukung kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
“Setelah mendengar pujian Presiden Jokowi terhadap dukungan Cina atas keketuaan Indonesia di ASEAN, sangat penting untuk lebih cermat menyelidiki hubungan Indonesia dengan China,” kata pakar kebijakan publik UPN Veteran-Jaakrta, Achmad Nur Hidayat, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).
Kata dia, terlalu bergantung kepada China juga bisa menimbulkan risiko besar bagi Indonesia. Karena masalah keamanan dan kestabilan yang melibatkan Cina dalam beberapa tahun terakhir,” kata
Selain itu, lanjut Matnur, sapaan akrabnya, klaim Presiden Jokowi tentang kemajuan konkret dalam kerja sama Indonesia dengan China, terutama setelah G20 di Bali pada 2022, menimbulkan banyak keraguan. “Ada beberapa pertimbangan kritis mengenai hubungan ini yang mungkin memiliki risiko riil yang harus dihadapi,” paparnya.
Perlu adanya bukti yang lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama ini. Indonesia, seharusnya tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional hanya untuk memenuhi ambisi China menjadi negara dengan ekonomi berpengaruh di dunia, tanpa memastikan kesepakatan bilateral tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia.
“Misalnya publik melihat kepentingan ekonomi China dalam mendominasi hiliriasasi nikel, justru merugikan Indonesia. Karena tenaga kerja yang digunakan bukan mayoritas bangsa Indonesia,” kata Matnur.
Delapan kesepakatan ekonomi Xi Jinping dan Jokowi baru tersebut, kata Matnur, perlu dilihat dengan cermat. Pengalaman sebelumnya kesepakatan ekonomi dengan China, melahirkan banyak persoalan ekonomi dan sosial.
“Seperti utang baru seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Penolakan tenaga kerja pribumi di smelter hilirasasi nikel China di Sulawesi dan Maluku,” kata Matnur.
Iwan Purwantono
