Vokalis Komisi XI DPR asal Fraksi Gerindra, Kamrussamad percaya data dugaan TTTP Rp349 triliun di Kemenkeu yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD lebih valid, ketimbang pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Hal itu disampaikan Kamrussamad dalam diskusi 4 pilar yang diselenggarakan di Persroom DPR, Jakarta, Rabu (5/4/2023). “Kalau ditanya mana yang kita lebih percaya, secara moral saya lebih percaya Profesor Mahfud MD,” ungkap Kamrussamad.
Asal tahu saja, memang terjadi kontroversi antara Menko Mahfud dan PPATK, dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu.
Pihak Menko Mahfud mengacu kepada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa dugaan TPPU yang menyeret pegawai Kemenkeu dan korporasi, mencapai Rp349 triliun. Di mana yang menjadi porsi Kemenkeu murni sebesar Rp35 triliun.
Sementara, Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR, beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa praktik cuci uang yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp3,3 triliun. “Ini jauh bedanya. Ini jelas ada perbedaan mendasar, menurut saya. Dan harus dituntaskan secara transparan karena sudah menjadi komoditas publik,” kata pendiri KAHMIPreneur itu.
Dirinya pun menyinggung turunnya angka tax ratio atau rasio pajak dari tahun ke tahun. Membuktikan DJP gagal membuat masyarakat percaya sehingga rela menjalankan kewajiban membayar pajak. “Tadi baru rapat dengan Bappenas. Kaget juga saya. pada 2015, angka tax ratio kita bisa 12,5 persen. Tapi melorot terus hingga menjadi 9,9 persen pada 2020,” ungkapnya.
Masih menurut Kamrussamad, pernyataan Sri Mulyani, selama ini, begitu membius politisi di Senayan. Seolah tak ada masalah di Kemenkeu. Bahkan, reformasi birokrasi yang dijalankan Sri Mulyani, digembar-gemborkan sukses.
“Kita merasa apa yang disampaikan menteri keuangan di komisi XI itu, sangat nice. Menggembirakan. Tapi kenyataannya ada kasus RAT (Rafael Alun Trisambodo). Ini yang terungkap. Yang tidak terungkap berapa banyak,” pungkasnya.
