Di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) kabar baik datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Kata Zulhas, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dirancang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berpotensi menyerap hingga 2 juta tenaga kerja dari berbagai sektor.
“Dari koperasi ini kita perkirakan 2 juta akan terserap tenaga kerja, 2 juta orang minimal,” kata Zulhas ditemui seusai membuka Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Ia menekankan, koperasi tersebut akan menjalankan fungsi ekonomi multiperan seperti distribusi pangan, layanan kesehatan, energi rumah tangga, serta penyediaan sembako yang dikelola langsung oleh masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Per 30 Mei 2025, kata Zulhas, tercatat 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi berbasis komunitas lokal.
Dari total tersebut, sebanyak 65 ribu Kodes Merah Putih telah memiliki legalitas hukum yang sah dan ditargetkan seluruhnya akan lengkap pada akhir Juni 2025.
Pemerintah juga telah menyiapkan mock-up sebanyak 80 unit Kopdes sebagai percontohan, yang nantinya akan diresmikan Presiden dalam acara peluncuran secara nasional.
Menurutnya, kehadiran 80 ribu Kopdes yang akan tersebar di seluruh Indonesia akan menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif dan memperkuat ketahanan sosial melalui pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat desa.
Lebih lanjut, dia mengatakan peresmian Koperasi Desa Merah Putih diagendakan pada 19 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti yang akan me-lunching ini (Kopdes Merah Putih), Bapak Presiden (Prabowo Subianto) langsung, beliau sudah setuju, diperkirakan nanti tanggal 19 Juli 2025,” ujar Zulhas.
Sebelumnya, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Isra Ramli mengatakan pembentukan Kopdes Merah Putih bukan hanya menjadi solusi atas panjangnya rantai distribusi desa, tetapi juga dipastikan akan menyerap banyak tenaga kerja.
Isra menjelaskan setiap Kopdes Merah Putih setidaknya akan memiliki tiga pengurus inti yang dipilih oleh anggota, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara.
“Berdasarkan kebutuhan usaha, akan ada tambahan pekerja yang mana status mereka bukan ASN (Aapartur Sipil Negara) atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), tapi benar-benar sebagai karyawan koperasi,” tambah Isra yang sempat turut dalam Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/6/2025).
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kopdes Merah Putih akan fokus membangun ekosistem bisnis dan digitalisasi. Pembentukannya membutuhkan kerja keras dari semua pihak agar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
Ia menyebut saat ini tahapan penting sedang berjalan, meliputi pembuatan model dan proses bisnis, penyiapan modul pelatihan, serta penyiapan pendampingan.
“Kopdes Merah Putih memperlihatkan bahwa proses demokratis kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan prinsip koperasi, dan ini telah terjadi dalam pelaksanaan musyawarah desa kelurahan di seluruh Indonesia,” kata Ferry di Lombok Timur, Selasa (3/6/2025).
