Pejabat publik sudah menandatangani kontrak dengan rakyat untuk taat terhadap konstitusi dalam menjalankan tugas. Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet telah menodai kontrak tersebut, karena masih mencoba untuk kembali menggaungkan wacana tiga periode.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, Bamsoet jangan coba-coba mengakali rakyat dengan kembali menyinggung wacana tiga periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Hal ini inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat,” ucapnya kepada inilah.com, Jumat (9/12/2022).
Ia pun turut menyinggung ucapan Bamsoet ihwal penundaan pemilu, yang dirasa tak perlu dibicarakan lagi. Pasalnya semua sudah sangat jelas bahwa konstitusi tidak mengatur mekanisme terkait penundaan pesta demokrasi rakyat. “Jika dibiarkan, usulan penundaan pemilu hanya menjadi perbuatan melanggar konstitusi,” sambungnya.
Hasanuddin mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22E ayat 1 menegaskan bahwa gelaran pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
“Kedua, bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi (bahwa) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,” terangnya.
Ia meminta agar Bamsoet dan juga pemerintah tetap tegak lurus pada konstitusi, dan tidak lagi menyuarakan wacana tiga periode ini lagi, sebaiknya mereka fokus pada mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang tertib. “Ya sebatas meyakinkan kawan-kawan untuk tetap menjunjung kontitusi,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, hasil survei Poltracking menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mencapai angka 73,2 persen. Hasil raihan ini pun direspons Bamsoet dengan menyinggung soal peluang perpanjangan masa jabatan.
“Kita tahu deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini,” ujarnya saat menjadi narasumber rilis survei Poltracking yang digelar virtual, Kamis (8/12/2022).
Bamsoet juga turut menyinggung soal pelaksanaan pemilihan eksekutif, legislatif dan kepala daerah secara serentak di tahun 2024. Ia meminta pelaksanaan pemilu kelak harus benar-benar diperhitungkan tepat atau tidaknya dilakukan di tengah kondisi saat ini. Di mana proses pemulihan akibat pandemi belum sepenuhnya selesai. Terlebih adanya bencana-bencana yang terjadi.
“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” pungkasnya.
