Meski polemik antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan sejumlah pegawai telah mencapai tahap islah, tapi kasus tersebut belum selesai sepenuhnya.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus Pengamat Kebijakan Pendidikan, Cecep Darmawan mengatakan, persoalan antara menteri dan bawahannya itu perlu pengusutan tuntas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Walaupun sekarang sudah islah, bukan berarti masalahnya selesai. Justru ini harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak terulang kembali. Kementerian harus introspeksi dan memperbaiki pendekatan serta pembinaan kepada pegawai,” ujar Cecep saat dihubungi Inilah.com, Selasa (21/1/2025.
Cecep menambahkan, sampai saat ini publik masih belum mengetahui betul kejadian yang sebenarnya. Termasuk dengan dugaan Menteri Satryo bersikap arogan dan kasar.
Ia menilai, sebagai pimpinan kementerian, Menteri Satryo harus bersikap kooperatif. Jika dugaan tersebut terbukti benar, langkah yang tepat adalah meminta maaf secara terbuka. Namun, jika tidak, isu-isu tersebut harus segera diluruskan dan dibantah untuk menjaga kredibilitas kementerian.
“Selain itu, katanya menteri juga akan dipanggil ke DPR. Mungkin di sana bisa dijelaskan semuanya. Itu yang saya maksud, kontrol publik juga penting sekarang. Semua orang menjadi pengawas. Media sosial sangat berpengaruh, dan netizen juga ikut mengawasi,” ujar dia.
“Jika kasus seperti ini benar terjadi lalu ditutup-tutupi, akan sulit sekarang. Tapi jika tidak benar, bantahan dan klarifikasi harus segera dilakukan. Saya kira DPR adalah tempat yang tepat sebagai lembaga kontrol pada pemerintah,” sambungnya.
Cecep berharap dalam dialog bersama legislator nantinya, pegawai yang sebelumnya melakukan aksi protes juga dilibatkan untuk memberikan keterangan. Ini penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan menyampaikan sudut pandang dan mengungkap fakta yang sebenarnya.
Dia juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kementerian, termasuk dalam proses mutasi pegawai.
Sebab, berkaca dari keterangan Satryo, aksi unjuk rasa pada Senin pagi terjadi akibat mutasi besar-besaran yang dilakukan sebagai dampak dari pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Transparansi dan akuntabilitas harus lebih ditekankan. Dugaan-dugaan yang muncul di media sosial atau kanal informasi lainnya juga harus diselesaikan. Kementerian harus segera mengklarifikasi agar masalah tidak semakin meluas,” pungkasnya.
