INILAHSULSEL.COM – Beredar viral di media sosial sebuah foto tangkapan layar yang memperlihatkan salah satu tempat dugem di Makassar dipenuhi kepala desa (Kades), pada Jumat (10/5/2024).
Dalam foto itu terlihta di layar besar tertulis D’Liquid Hotel Claro dengan bertuliskan “Welcome Rombongan Kepala Desa Bone. From Revan dan Adrian”.
.
“Cie rombongan kepala desa dari dugem. Semoga bukan anggaran desa dipake pak.” bunyi caption di postingan tersebut.
Menaggapi berita itu, pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah memulai penyelidikan terhadap kasus rombongan kepala desa (kades) dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang masuk ke tempat hiburan malam (THM) setelah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Makassar. Kemendes membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut.
“Sejak malam tadi, saya sudah membentuk tim. Tim saya ini akan menyelidiki secara detail informasi yang beredar dan dana yang digunakan dalam perjalanan ini apakah benar berasal dari kegiatan bimtek,” ungkap Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Luthfy Latief, Sabtu (11/5/2024).
Luthfy mengakui bahwa dia sangat terkejut dengan informasi mengenai rombongan kades yang masuk ke THM. Dia menegaskan bahwa Kemendes PDTT akan mengusut masalah ini dengan serius.
“Saya juga terkejut membaca berita ini, bahwa para kades pergi ke Makassar secara beramai-ramai. Kami akan menyelidiki sumber dana yang digunakan. Karena jika dana yang digunakan adalah dana desa, itu pasti merupakan kesalahan, karena dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat,” jelasnya.
Dia menyatakan bahwa pihaknya akan mencari tahu apakah bimtek yang diikuti oleh para kades memiliki kaitan dengan pemerintah daerah setempat. Luthfy juga akan menyelidiki alasan mengapa rombongan kades sampai masuk ke THM.
“Maka dari itu, kami akan mencari informasi apakah pemerintah daerah yang menyelenggarakan bimtek tersebut. Namun, jika kepala desa diperintahkan untuk menggunakan dana desa secara tidak benar, itu merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dana Desa. Apalagi jika kepala desa atau staf desa melakukan perjalanan bersama ke hotel dan masuk ke tempat yang tidak pantas seperti THM, itu sama sekali tidak benar,” ungkapnya dengan tegas.
“Lembaga Dinas PMD harus mengetahui setiap aktivitas di desa. Mereka adalah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemberdayaan di setiap desa, dan mereka harus memegang kendali atas hal tersebut,” lanjut Luthfy.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bone memberikan tanggapan terhadap rombongan kepala desa yang masuk ke THM setelah mengikuti bimtek di Kota Makassar. Pemerintah Kabupaten Bone memberikan teguran kepada kepala desa yang terlibat dalam insiden tersebut.
“Sebagai pimpinan, tentu kami memberikan teguran dan peringatan terkait hal tersebut (masuk ke THM),” ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bone, Andi Gunadil Ukra, pada hari Jumat (10/5).
Andi Gunadil, yang juga Kepala Dinas PMD Bone, mengonfirmasi bahwa para kepala desa di Bone sedang mengikuti Bimtek di Kota Makassar, yang diselenggarakan oleh PT Putri Dewani Mandiri.
“Mereka (para kepala desa) sedang mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Saya tidak mengetahui detailnya karena saya tidak ikut dalam kegiatan tersebut,” tambahnya.
