putusan MK
- News
Abraham Samad: Putusan MK Tak Berlaku Untuk Firli Bahuri Cs
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi soal…
Selengkapnya » - News
Pelapor Serahkan Bukti Baru, Dua Hakim MK Diduga Terlibat Ubah Putusan
Tim kuasa hukum Zico, pelapor dugaan perubahan substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kembali sambangi Direktorat Reserse Kriminal (Dirkrimum) Polda Metro…
Selengkapnya » - News
Sembilan Hakim dan Dua Panitera Dipolisikan, Ini Tanggapan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku masih memantau saja perkembangan yang ada, belum mau berkomentar lebih jauh soal aduan ke polisi terkait…
Selengkapnya » - News
Penentuan Dapil Ditangani KPU, Perludem: Penuhi Prinsip Daulat Rakyat
Kamis, 22 Des 2022 – 15:52 WIB Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual mengenai…
Selengkapnya » - News
Pembentukan Dapil Diserahkan ke KPU, Ramlan Surbakti: Karena Pembuat UU Tak Taat Asas
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof. Ramlan Surbakti mencermati, dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembentukan daerah pemilihan (dapil)…
Selengkapnya » - News
KPU Dapat Tetapkan Dapil Caleg 2024, Komisi II: Bisa Mengubah Banyak Hal
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi…
Selengkapnya » - News
Jokowi Didesak Reshuffle Usai MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak melakukan reshuffle kabinet alias pergantian terhadap menteri-menteri yang berpotensi menjadi calon presiden (capres) maupun calon…
Selengkapnya » - News
Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Disesalkan, Pengamat: Ajang Memanfaatkan Jabatan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut uji materi Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang (II) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang…
Selengkapnya » - News
- News
Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Yalimo Dinilai Cacat Hukum
Pengurus Pusat Serikat Demokrasi (PP SDI) menganggap putusan Sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo, Papua cacat hukum. Hal itu diketahui setelah pihaknya…
Selengkapnya »
