MPR
- News
Foto: Zulkifli Hasan Salat Idul Fitri di Jakarta International Stadium (JIS)
Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan saat Salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriyah di Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung…
Selengkapnya » - News
Fadel Muhammad: Harusnya Jokowi Salat Id di Ibu Kota
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengeluhkan Presiden Jokowi yang memilih melaksanakan Salat Id di Yogyakarta. Dia menilai seharusnya Jokowi salat…
Selengkapnya » - News
Amendemen UUD 1945 Tutup Buku
Rencana amandemen ke-5 UUD 1945 batal. Badan Pengkajian (BP) MPR sepakat tidak melaksanakan amandemen terbatas untuk mengakomodasi pokok-pokok haluan negara…
Selengkapnya » - News
Empat Pilar Kebangsaan Penting untuk Bentuk SDM yang Maju
Anggota MPR RI Roberth Rouw menyampaikan, sebagai lembaga legislatif negara, MPR terus berusaha menghidupkan kembali nilai dan semangat nasionalisme berbangsa.…
Selengkapnya » - News
Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945 untuk Perpanjang Jabatan Presiden
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan sudah memperkirakan, memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam Undang-undang dasar 1945 melalui amandemen terbatas…
Selengkapnya » - News
Foto: Fraksi PKB Gelar Diskusi Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi
(Dari kiri ke kanan) Anggota DPR Neng EEM Marhamah, Anggota DPR Masiton Pasaribu,Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Pengamat Politik…
Selengkapnya » - News
Foto: Aksi Buruh Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Seorang buruh beristirahat di dalam bus usai mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (11/3/2022). Dalam aksinya buruh menolak…
Selengkapnya » - Kanal
Adu Kuat Poros Amandemen UUD 1945
“Dalam politik tak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika sesuatu terjadi, Anda bisa bertaruh bahwa itu sesungguhnya direncanakan sebelumnya.” —…
Selengkapnya » - News
Foto: Tiga Bakal Capres Hadiri Pidato Kebudayaan Zulhas
Pidato Kebudayaan Zulkifli Hasan, bertajuk ‘Indonesia Butuh Islam Tengah’ dihadiri tiga bakal capres 2024 yaitu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan,…
Selengkapnya » - News
Pakar: UU IKN Nusantara Langgar Konstitusi Layak Digugat ke MK
Pakar hukum tata negara Said Salahudin menilai, UU Ibu Kota Negara (IKN) melanggar konstitusi. Layak uji materi atau judicial review…
Selengkapnya »
