kuhp
- News
RKUHAP 2025 dan KUHP Nasional Dinilai Masih Belum Sinkron
Rancangan Kitab Umum Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 dinilai  belum selaras dengan Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) Nasional.  Sejumlah…
Selengkapnya » - News
Tak Sepakat dengan Tanak, Wakil Ketua KPK Sebut Tangkap Tangan Koruptor Diatur dalam UU
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata berbeda pendapat dengan koleganya di Komisi antirasuah Johanis Tanak terkait Operasi Tangkap…
Selengkapnya » - News
Menkumham Yasonna Bahas KUHP Baru Saat Working Lunch dengan Delegasi Belanda
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly membahas sejumlah isu, khususnya di bidang hukum dan HAM saat mengadakan…
Selengkapnya » - News
Berlaku 2026, KUHP Nasional Tidak Berorientasi Balas Dendam
Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, usai menyambangi KPK untuk mengklarifikasi adanya laporan dugaan gratifikasi Rp7 miliar ke gedung KPK, Jakarta,…
Selengkapnya » - News
Kematian Shinta Ratri, Pendiri Pesantren Waria Al-Fatah, Ditulis New York Times
Tak banyak media nasional yang mencatat kepulangannya menghadap Sang Khalik, mempertanggungjawabkan apa yang ia kerjakan selama mengemban amanah kehidupan di…
Selengkapnya » - News
KUHP Baru Disebut-sebut untuk Selamatkan Ferdy Sambo, Tim Sosialisasi: Asumsi Keliru
Juru Bicara Tim Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Albert Aries membantah kabar aturan perihal hukuman pidana mati dalam…
Selengkapnya » - News
Vonis Hukuman Mati Ferdy Sambo Tak Terpengaruh KUHP Baru
Publik diminta tidak perlu mengkhawatirkan Ferdy Sambo dapat terlepas dari vonis hukuman mati seiring pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana…
Selengkapnya » - News
Catatan Dewan Pers: Dari Kasus Intel hingga 17 Pasal KUHP yang Memasung Kebebasan Pers
Akhir yang pahit bagi insan pers mewarnai perjalanan tahun 2022. Upaya Dewan Pers dan konstituen untuk mereformulasi Rancangan Kitab Undang-Undang…
Selengkapnya » - News
Kontroversi KUHP: Presiden Selanjutnya yang Terima Nangka, Jokowi Tanggung Getahnya
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diundangkan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi berlaku efektif pada tiga tahun mendatang. Artinya,…
Selengkapnya » - News
BRIN Jelaskan Pengesahan KUHP dalam Kajian Politik Pidana
Di tengah polemik pengesahan KUHP, Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN Budi Suhariyanto mengungkapkan urgensi disahkannya KUHP. Menurut Budi, latar belakang…
Selengkapnya »
- 1
- 2