Komisi ii dpr
- News
Pejabat ATR/BPN Gunakan Atribut Militer, Hadi Tjahjanto Gagal Paham Urus Kementerian
Kebijakan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menerapkan seragam gaya militer lengkap dengan baret, pangkat dan tongkat komando untuk pejabat dan pegawai…
Selengkapnya » - News
Sejumlah Nama Dianggap Layak Gantikan Ferdy Sambo
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyebut Polri memiliki banyak aset-aset sumber daya manusia (SDM) terbaiknya yang bisa menempati posisi…
Selengkapnya » - News
Komisi II DPR Sepakat Usulkan Perppu Terkait Pemilu ke Jokowi
Komisi II DPR RI menyepakati akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait…
Selengkapnya » - News
Presiden Disarankan Terbitkan Perppu Terkait Pemilu 2024
Sehubungan ada beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah, Anggota Komisi II DPR RI…
Selengkapnya » - News
Papua Dimekarkan, UU Pemilu Harus Direvisi
Undang Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu harus direvisi buntut pemekaran wilayah di Papua. Hal ini penting untuk mengakomodasi anggota…
Selengkapnya » - News
Nasib Rancangan KUHP Masih Gantung, DPR Belum Mau Mengesahkan
Nasib Rancangan KUHP (RKUHP) masih menggantung. DPR dipastikan tidak segera mengesahkan rancangan hukum pidana yang sudah lebih dari 50 tahun…
Selengkapnya » - News
PKPU Tahapan Pemilu 2024 Diundangkan Pekan Ini
Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 segera diundangkan pemerintah, paling lambat pada pekan ini. DPR bersama…
Selengkapnya » - News
Jadi PNS Harus Siap Terima Gaji Kecil
Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengundurkan diri karena faktor gaji yang dinilai kecil. Padahal, mereka sepatutnya sudah menyadari konsekuensi…
Selengkapnya » - News
Konsinyering Tertutup Bahas Tahapan Pemilu Potensi Langgar UU
Konsinyering tertutup membahas tahapan Pemilu 2024 yang digelar Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri dan DKPP pada Jumat (13/5/2022)…
Selengkapnya » - News
Soal Pj Gubernur, Pemerintah Harus Laksanakan Putusan MK
Pemerintah diminta untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur maupun kepala daerah. Mendagri Tito Karnavian sudah…
Selengkapnya »
