DPR
- News
BPK Sampaikan Temuan Rp25,85 Triliun Inefisiensi Uang Negara ke Puan Maharani
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester…
Selengkapnya » - Market
Kasus Kredit Bank Mayapada, DPR Curiga Oknum OJK Ikut Bermain
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Hidayatullah menilai, perilaku bankir di Indonesia semakin jeblok pasca krisis…
Selengkapnya » - News
DPR Desak Pemerintah Percepat Proses Keimigrasian 11 WNI di Kamboja
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta agar pemerintah bergerak cepat menyelesaikan masalah 11 Warga Negara Indonesia (WNI) yang…
Selengkapnya » - Market
DPR: OJK Harus Lihai Awasi Bank Nakal, Termasuk Mayapada
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menyebut praktik memperkaya diri di perbankan, bukan hal baru. Perlu tindakan tegas OJK untuk…
Selengkapnya » - Market
Keuangannya Berdarah-darah, InJourney dan Jiwasraya Diselamatkan PMN
Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 4 BUMN senilai Rp5,7 triliun. Sumbernya dari alokasi cadangan pembiayaan…
Selengkapnya » - News
Minta Tiket Kelas Bisnis Buat Naik Haji, KPK Peringatkan DPR Ancaman Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti permintaan Anggota DPR RI kepada Garuda Indonesia terkait pemesan 80 tiket pesawat kursi business class…
Selengkapnya » - Market
Jangan Sampai Lepas, DPR Desak Pemerintah Jadi Pengendali Vale
Komisi VII DPR mendorong pemerintah untuk membuka peluang MIND ID menambah kepemilikan saham di PT Vale Indonesia Tbk (Vale). Kalau…
Selengkapnya » - Market
Minta Tambah Anggaran Pakai Ancaman, Bahlil Sukses Taklukkan DPR
Merasa anggaran 2024 minim, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ‘mengultimatum’ DPR agar meloloskan usulan tambahan Rp875 miliar. Kalau tidak dituruti,…
Selengkapnya » - Market
DPR Pelototi Penggunaan Anggaran Infrastruktur di Kementerian PUPR
Komisi V DPR mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Kontrol terhadap pelaksanaan proyek…
Selengkapnya » - News
Legislator Ungkap Kegagalan Perjuangkan Mandatory Spending RUU Kesehatan
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh mengaku telah berupaya memperjuangkan mandatory spending atau alokasi pengeluaran wajib Anggaran Pendapatan…
Selengkapnya »
