DPD RI
- News
Geledah Rumah La Nyalla Dapat Zonk, Pengamat Sarankan KPK Jelaskan Ketimbang Dicurigai Berpolitik
Pengamat hukum dan pembangunan nasional, Hardjuno Wiwoho meminta KPK memberikan penjelasan kepada publik terkait penggeledahan rumah mantan Ketua DPD RI,…
Selengkapnya » - Market
Ngotot Minta Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Reses, KPK Didesak Periksa Pimpinan DPD
Di tengah penghematan anggaran seluruh kementerian dan Lembaga (K/L) mencuat dugaan penyelewengan anggaran reses yang diduga ilegal di tubuh Dewan…
Selengkapnya » - Market
La Nyalla Dukung Efisiensi Anggaran, Sayangnya Kurang Sosialisasi Lahirkan Aksi Indonesia Gelap
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung program efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.…
Selengkapnya » - Market
Penerimaan Negara Anjlok Gara-gara Coretax, DPD bakal Panggil Dirjen Pajak
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi berencana memanggil Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo imbas adanya potensi anjloknya penerimaan negara…
Selengkapnya » - Market
Usulkan Dana Zakat Biayai Program MBG, Pengamat: DPD Hanya Bikin Gaduh Negara
Usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari dana, menuai kritikan. Pengamat hukum dan…
Selengkapnya » - News
Usul Jangan Asal! Ketua DPD Sudah Konsultasi ke Ulama Belum soal Zakat Biayai MBG?
Ketua DPD RI Sultan Sultan Bachtiar Najamudin  jadi sasaran kritik berbagai pihak soal usulannya penggunaan dana zakat untuk membiayai program…
Selengkapnya » - Market
Tambah Masa Reses Bebani APBN, DPD Era Sultan Najamudin dalam Sorotan
Ada yang tak lazim terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI era kepemimpinan Sultan Najamudin. Yakni masa reses ditambah. Dampaknya,…
Selengkapnya » - News
Tidak Semua Parpol Serius soal Kaderisasi, Bergulir Wacana Capres Jalur Independen
Usai Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ambang batas pencalonan presiden 20 persen, bergulir usulan capres jalur independen. Ketua DPD RI…
Selengkapnya » - News
Selain Ongkosnya Mahal, Pilkada Juga tak Menjamin Adanya Legitimasi Daulat Rakyat
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah sebaiknya dipilih melalui…
Selengkapnya » - News
Banyak Dikeluhkan, DPD RI Minta Passing Grade CPNS 2024 Indonesia Timur Dikaji
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 khususnya wilayah Indonesia Timur…
Selengkapnya »
