Praktik mafia minyak dan gas bumi (migas), memang sulit dibuktikan namun kasat mata dampaknya. Warga miskin danpelaku usaha kecil sulit mendapatkannya. Padahal, negara sudah gelontorkan anggaran besar untuk membantu mereka.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi menyebut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM harus bertanggung jawab jika ada wong cilik yang kesulitan mendapatkan produk migas bersubsidi.
Khususnya di sejumlah daerah yang akhir-akhir ini mengalami kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi. “Salah satu kasus terbaru dan menjadi sorotan adalah di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara,” papar Bambang, Jakarta, dikutip Minggu (6/7/2025).
Bambang menyoroti terjadinya praktik mafia solar bersubsidi saat kunjungan kerja ke Sumut, pekan ini. Rombongan Komisi XI DPR menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha kecil, terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Bahkan diduga kuat kerap salah sasaran.
“Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan,” kata politikus Gerindra kelahiran Jember, Jawa Timur itu.
Menurutnya, praktik mafia solar subsidi telah menyebabkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah. Lemahnya pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi celah subur bagi mafia untuk bermain.
Bambang menegaskan bahwa BPH Migas dan Ditjen Migas tidak boleh tinggal diam, apalagi takut menghadapi tekanan politik atau oknum yang membekingi para pelaku.
“Kalau ada tekanan atau bekingan dari pihak mana pun, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi XII siap membackup penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” tegasnya.
Komisi XII DPR, lanjut Bambang, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengusut tuntas jaringan mafia solar subsidi ini. Ia juga menyerukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi, reformasi tata kelola subsidi energi, dan digitalisasi pengawasan yang lebih kuat.
“Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural,” ujarnya.
Bambang menegaskan, Komisi XII DPR tidak akan tinggal diam menyaksikan subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dirampas oleh segelintir oknum.
“Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya,” pungkas Bambang.
