Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menyebut jika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak pernah merekomendasikan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) sebagai rute untuk kegiatan bersepeda “Silarurahride”. Menurutnya, pemilihan rute tersebut muncul dari pihak komunitas sepeda.
“Jadi, acara dan pemilihan rute kan usulan dari komunitas sepeda. Itu bukan inisiatif gubernur,” kata Chico di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Chico mengatakan bahwa gubernur hanya memfasilitasi sebagai pemimpin administrasi di Pemprov DKI Jakarta dan memfasilitasi Balai Kota sebagai tuan rumah dan tempat “start-finish” acara tersebut.
Kegiatan bersepeda yang direncanakan memiliki rute sepanjang 39,27 kilometer akan dimulai sejak pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB pada Sabtu (19/4/2025) mendatang.
Aktivitas olahraga itu akan dimulai dari Balai Kota DKI-Bundaran HI-Simpang Susun Semanggi-Bundaran Senayan-Simpang Susun Semanggi-Intiland Tower-U-Turn Karet Bivak-JLNT Casablanca-U-Turn di atas Underpass Casablanca dan kembali ke Balai Kota DKI.
Sebelumnya, Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia mengkritik acara bersepeda acara SilaturahRide 2025″ yang akan diikuti Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 19 April. B2W menolak keras jalur JLNT Casablanca dijadikan rute untuk bersepeda.
B2W menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca–sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku.
“Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum,” kata juru bicara B2W Indonesia.
B2W menyampaikan pihaknya pernah diundang oleh Dishub DKI Jakarta untuk berdiskusi acara tersebut pada 10 April. Namun pihaknya menyebutkan hanya mendengarkan paparan dengan konsep yang sudah final.
“Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui. Bahkan Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan,” katanya.
“Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda,” tulis B2W Indonesia.
B2W menyinggung pernyataan Pramono saat kampanye. Jika JLNT Casablanca dijadikan rute acara sepeda, terjadi pelanggaran yang dilegalkan.
“Dan ironisnya, Mas Pram pernah berkata dalam kampanyenya ‘Jakarta harus jadi kota yang taat hukum. Tidak ada ruang untuk pelanggaran, sekecil apa pun’. Sayangnya, sepeda kini dikendarai di atas pelanggaran yang dilegalkan, untuk kebutuhan citra sesaat,” kata B2W.
B2W menyerukan agar Pemprov Jakarta mengembalikan arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Momen ini seharusnya menjadi komitmen Jakarta menjadi kota ramah sepeda.
“Kami bukan anti sepeda. Kami anti pemanfaatan sepeda sebagai panggung pelanggaran. Karena, jika hukum bisa dinegosiasikan untuk satu konten, yang rusak bukan hanya marka jalan, tapi juga masa depan kota,” katanya.
Momen ini semestinya bisa digunakan untuk meneguhkan kembali komitmen menjadikan Jakarta kota ramah sepeda.
