Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta akademisi, birokrasi, dan praktisi Islam untuk terus meningkatkan perannya dalam merespons isu-isu ekonomi.
Menurutnya, akademisi, birokrasi, dan praktisi Islam merupakan pilar utama ekonomi Islam yang diharapkan bisa mewujudkan konsep keadilan yang manfaatnya bisa dirasakan secara konkret.
“Tentu kami juga berharap para ahli ekonomi Islam bisa terus meningkatkan peran merespons berbagai isu aktual dan menjadi agen perubahan, baik di level nasional maupun di institusi global,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonom Islam, dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Kegiatan Sarasehan Ekonom Islam diinisiasi oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyoroti cita-cita IAEI yang ingin menghadirkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Sri Mulyani menilai, sejak dibentuk pada dua dasawarsa lalu, peran IAEI terus berkembang, mulai dari lanskap akademik hingga mengambil peran dalam penyusunan kebijakan pemerintah melalui berbagai riset dan kajian.
“Berbagai dinamika global seperti pandemi COVID-19 telah menjadi bukti peran ahli ekonomi Islam menjadi sangat krusial. Saya senang IAEI telah mengambil peranan aktif dalam merespons gejolak tersebut, bahkan ikut aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional,” tambahnya.
Menkeu menekankan ekonomi syariah memiliki spektrum yang luas, tidak hanya soal halal dan haram, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai luhur, seperti amanah, integritas, fatonah, dan siddiq.
Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Menkeu berharap kegiatan Sarasehan Ekonom Islam oleh IAEI dapat memberikan perspektif baru untuk memperkaya pemahaman ilmu ekonomi dan ilmu Islam, sehingga kemudian bisa disinergikan menjadi “rahmatan lil ‘alamiin” atau rahmat bagi segenap umat manusia.
