Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi wacana perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) menjadi proporsional tertutup. Yahya mengganggap usulan yang berembus dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari itu dapat mengurangi hak rakyat sebagai pemilih.
“Saya punya pendapat pribadi soal itu ya, tapi kalau ditanya soal pendapat PBNU atau institusi, itu belum ada. Pendapat pribadi saya, sistem proporsional tertutup itu secara teoritis mengurangi hak langsung dari pemilih,” kata Yahya di depan Ketua KPU Hasyim di kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).
Pengurangan hak rakyat sebagai pemilih dalam sistem proporsional tertutup bukan tanpa alasan. Yahya mengatakan, sistem ini cenderung membuat pemilih sukar menjatuhkan pilihan terhadap orang per orang.
Lebih jauh, figur yang akrab disapa Gus Yahya memilih menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan keputusan konstitusi soal penggunaan sistem pemilu, termasuk apakah Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup.
“Tapi secara umum, ya silakan disepakati di antara para pemain yang terlibat, dan terapkan berdasarkan kesepakatan,” tegas Yahya.
Adapun di kesempatan berbeda, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan sikap soal sistem Pemilu 2024. Organisasi kemasyarakatan Islam itu secara tegas mengusulkan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas.
“Usulan sesuai muktamar ada dua, yang pertama kita mengusulkan agar sistem proporsional terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup. Jadi hanya memilih gambar parpol. Nomor urut calegnya sudah ditetapkan oleh parpol,” kata Sekum Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
Mu’ti menjelaskan, penggunaan sistem proprosional tertutup diharapkan bisa mengurangi kanibalisme politik. Kanibalisme dalam artian adanya upaya saling jegal antarcalon legislatif dari sesama anggota partai.
“Yang kedua mengurangi money politik, karena kemudian muncul siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat itu juga menjadi masalah yang menimbulkan money politik,” terang Mu’ti.
