Soal Pembentukan Pansus Haji, PKB: Lebih Baik Perkuat Diplomasi

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq berpandangan tak perlu ada pembentukan pansus haji untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Justru, Maman memilih untuk memperkuat diplomasi melalui badan pengelola haji.
“Saya rasa nggak usah Pansus kalau ini. Yang terbaik itu adalah memperkuat diplomasi haji kita lewat badan haji nanti. Sehingga betul-betul kita harus tahu apa sih yang dimau oleh arab Saudi terutama di bawah progresivitasnya MBS,” kata Maman kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).
Politikus PKB ini menjelaskan, saat dirinya berkunjung ke Arab Saudi, proses pelaksanaan haji di sana sudah memakai sistem digitalisasi. Sehingga, peningkatan standardisasi di sana bersifat pariwisata.
“Seluruh fasilitasnya pakai standar destinasi pariwisata dunia, seperti itu. Itu yang harus dipahami. Nah jangan-jangan orang kita masih berpikir Arab Saudi masih jaman jahiliah, sementara ternyata mereka lebih maju, kitanya yang belum siap,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Usulan itu mencuat menyusul banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya saat puncak ibadah haji.
“Kalau kita runut dari perjalanan Mekkah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” kata Muslim Ayub kepada Inilah.com, Senin (9/6/2025).
Politikus Fraksi Partai NasDem ini menyoroti sejumlah kejadian yang dinilai mencerminkan lemahnya penyelenggaraan teknis di lapangan. Ia mengungkap ada jemaah yang sempat terlantar selama berjam-jam, bahkan seharian penuh di dalam kendaraan tanpa kepastian.
“Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” ujarnya.
Muslim menambahkan, pansus ini akan fokus menelusuri aspek layanan secara komprehensif, mulai dari katering, akomodasi, transportasi, hingga sistem pendampingan terhadap jemaah Indonesia di Tanah Suci.
Ia juga menyoroti insiden jemaah asal Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina akibat lamanya antrean bus. “Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” ucapnya.