Setoran Pajak Kurang Rp792 Triliun, Warisan Masalah untuk Prabowo-Gibran

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setoran pajak yang dikumpulkan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu hanya Rp 1.196,54 triliun. Atau hanya 60,16 persen dari target Rp1.988,9 triliun. Masih kurang Rp792,4 triliun tuh.
“Dari sisi penerimaan pajak terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama 2 bulan sebelumnya,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Dia menjelaskan, penerimaan pajak itu terdiri dari setoran pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp665,52 triliun. Atau mengalami penurunan 2,46 persen ketimbang capaian di periode sama pada tahun lalu, secara bruto. Saat ini, realisasinya 62,58 persen dari target.
Adapun pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) secara total senilai Rp 470,81 triliun hingga akhir Agustus 2024, atau tumbuh 7,36 persen dibanding tahun lalu dengan capaian 58,03 persen dari target.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya senilai Rp15,76 triliun, atau hanya sekitar 41,78 persen dari target APBN 2024. “Namun masih tumbuh 34,18 persen. Diharapkan dengan catatan positif tersebut akan terjaga di bulan selanjutnya,” terang keponakan Prabowo Subianto, presiden terpilih 2024-2029 itu.
Dikatakan Thomas yang disebut-sebut bakal menempati posisi menteri keuangan (menkeu) itu, penurunan dari PPh nonmigas, disebabkan adanya pelemahan harga komoditas pada 2023.
Sehingga, profitabilitas mengalami penurunan terutama sektor terkait komoditas. Sementara untuk PPh migas juga mengalami tekanan akibat penurunan produksi riil atau lifting minyak bumi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani memperkirakan realisasi setoran pajak hingga akhir 2024, hanya 96,6 persen dari target APBN 2024. Atau mengalami kekurangan (shortfall) sebesar Rp67 triliun.
Setelah bekerja ‘ngos-ngosan’, outlook penerimaan pajak hingga akhir 2024, diperkirakan hanya Rp1.921,9 triliun. Masih di bawah target APBN 2024 sebesar Rp1.988,88 triliun.
“Jika dibandingkan realisasi pajak pada 2023, outlook 2024 masih tumbuh 2,9 persen. Sebagai gambaran, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2023 sebesar Rp1.867,9 triliun,” kata Sri Mulyani, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Tanda-tanda shortfall penerimaan pajak tergambar dari kinerja penerimaan pajak dalam enam bulan pertama. Sepanjang Januari-Juni 2024, realisasi setoran pajak susut hingga 7 persen ketimbang Januari-Juli 2023.
Adapun nilai nominal realisasi penerimaan pajak hingga semester I-2024 sebesar Rp893,8 triliun, atau 44,9 persen dari target dalam APBN 2024. “Penurunan penerimaan pajak ini, disebabkan penurunan harga komoditas yang berdampak pada terkontraksisinya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan,” jelas Sri Mulyani.