Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengaku pihaknya akan mengundang pemerintah untuk mengevaluasi makan bergizi gratis (MBG). Evaluasi ini akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.
“Tentu ke depannya mudah-mudahan pemerintah dan DPR, segera membicarakan kembali nanti setelah tanggal 20 masuk masa sidang, dibicarakan kembali agar betul-betul program ini sukses, program ini mencapai tujuan, program ini mencapai sasaran,” kata Herman di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
Politisi dari Partai Demokrat menekankan bahwa program ini merupakan prioritas Utama. Meski begitu, pemerintah tidak boleh mengesampingkan program-program lainnya.
“Karena infrastruktur masih tetap dijalankan, kemudian program-program yang menjadi prioritas unggulan utama, seperti menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan dan energi juga itu tetap dijalankan,” tuturnya.
Dia berharap, pemerintah mampu menjalankan skala prioritas agar lebih terarah dan terukur sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah Presiden Prabowo akan menciptakan generasi-generasi yang unggul, Indonesia yang maju. Dan tentu insya Allah inilah keniscayaan Indonesia sebagai negara yang kaya raya, akan sumber daya alam, juga menunjukkan kelasnya nanti ke depan,” Jelas Herman.
Senada, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga mantan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum efektif, sehingga layak dievaluasi.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1/2025), Luhut mengingatkan program ini baru berjalan selama seminggu. Kendati begitu, dia memastikan akan terus memantau perkembangan program, termasuk mengidentifikasi masalah agar bisa menemukan solusi yang tepat sasaran.
Luhut mencontohkan, salah satu yang dievaluasi dari pelaksanaan program MBG adalah upah bagi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program mulia tersebut.
Di satu sisi, gaji pegawai tidak bisa dipatok terlalu tinggi mengingat kemampuan mitra pemberi kerja. Tetapi, di sisi lain, pegawai juga tidak bisa menerima upah yang terlalu rendah karena kebutuhan ekonomi mereka.
Selain itu, lanjut Luhut, produktivitas pegawai juga menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis. “Jadi, ada masalah human capital (modal manusia), dan ini perlu kita perbaiki,” ujarnya.
