Setelah Jokowi lengser menarik untuk menebak nasib megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang nilai investasinya Rp466 triliun.
Keuangan negara saat ini hingga ke depan, kemungkinan besar masih babak belur. Jadi jangan berharap anggaran jumbo untuk pembangunan IKN.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saja hanya mengalokasikan dana Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN pada tahun depan, dari tambahan anggaran yang diterima Kementerian PUPR sebesar Rp40,59 triliun.
Basuki mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN TA 2025, dan Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 11 September 2024 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBNTA 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun. “Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win. Alokasi bagi keberlanjutan pembangunan IKN tersebut diperuntukkan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.
Untuk bidang Bina Marga, program non Quick-Win ini untuk penanganan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan Kawasan West Residence, Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam dan Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, dan Sisi Timur Tahap 2.
Kemudian pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan Pengawasan Teknik 5 Kegiatan.
Dan, pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), dan selanjutnya pembangunan akses dan jalan bebas hambatan: Seksi 1A Segmen Bandara Sepinggan- Tol Balsam, Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan- Tol Balsam (Balikpapan-Samarinda), Seksi 5B Segmen Jembatan P. Balang-Simpang Riko, Seksi 6A Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menerangkan, secara politik, Prabowo memang memiliki komitmen tidak memangkrakkan IKN.
Namun, realitstasnya bisa jadi tidak begitu. Pasalnya, uang yang berada di brangkas negara tidak cukup untuk membangun IKN yang masih perlu anggaran super jumbo.
Eko betul. Beberapa waktu lalu, Prabowo menyampaikan kesiapannya untuk menjatah US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan IKN.
“Gimana nasib IKN kalau dengan anggaran yang tinggal Rp 16 triliun dan ke depan seperti apa. Dugaan saya sih gini. Secara politik ini kan komitmen Pak Prabowo untuk tidak memangkrakkan IKN setelah Pak Jokowi selesai nanti,” kata Eko di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
“Tetapi di sisi lain, secara realistis, uangnya juga enggak ada. Enggak banyak uang yang bisa diinvestasikan di situ, sehingga mungkin dugaan saya IKN ini akan hidup segan mati tak mau,” lanjutnya.
Eko memprediksi, anggaran Rp16 triliun itu, kemungkinan hanya cukup untuk membangun kantor para menteri. Artinya, jika untuk infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif, dana sebesar itu masih kurang. “Enggak akan ada seperti rencana-rencana di awal yang katanya semuanya sangat high tech dan lain-lain itu. Kayaknya sulit diimplementasikan,” tuturnya.
