Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengungkap bahwa dugaan gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) dalam proses investasi pembangunan pabrik kendaraan listrik tak hanya dialami oleh BYD. Merek otomotif asal Vietnam, VinFast, disebut juga pernah menghadapi situasi serupa saat memulai pembangunan fasilitas manufaktur di Subang, Jawa Barat.
“Saya juga pernah mendapat laporan seperti VinFast ada gangguan, tapi kami sudah bantu untuk dikoordinasikan ke wilayah setempat,” kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya beredar kabar bahwa proyek pabrik BYD di Subang sempat diganggu oleh aksi premanisme oleh ormas tertentu, seperti yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.
Meski tidak menjabarkan lebih lanjut bentuk gangguan atau pihak yang terlibat dalam kasus VinFast, Moeldoko menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif. Ia mengimbau semua elemen masyarakat untuk tidak menghalangi investor yang ingin menanamkan modal dan membuka lapangan kerja di Indonesia.
“Jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah satu sisi ironis. Kita perlu peluang untuk kerja, ada orang datang berikan peluang malah diganggu orang lain,” ujarnya.
Investasi Besar VinFast di Indonesia
VinFast diketahui telah menggelontorkan investasi awal sebesar US$200 juta atau sekitar Rp3,2 triliun untuk pembangunan pabriknya di Subang sejak 2024. Fasilitas tersebut berdiri di atas lahan seluas lebih dari 100 hektare dengan kapasitas produksi ditargetkan mencapai 50 ribu unit mobil listrik setir kanan per tahun.
Perusahaan otomotif milik Vingroup itu juga menargetkan penyerapan tenaga kerja lokal antara 1.000 hingga 3.000 orang. Operasi komersial pabrik VinFast di Indonesia dijadwalkan mulai pada kuartal IV tahun 2025.
Sebelumnya, Moeldoko juga secara tegas mendukung langkah Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas aksi premanisme yang menghambat proyek pembangunan industri kendaraan listrik. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap investor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di dalam negeri.
“Kalau ada yang ganggu investasi seperti itu, tumpas saja,” ujar mantan Panglima TNI itu.
