Selain Efisiensi Anggaran, DPR Juga Minta Pemerintah Lebih Kreatif Maksimalkan Ruang Fiskal

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro menegaskan, efisiensi anggaran menjadi kewajiban bagi pemerintah guna memastikan ruang fiskal yang lebih optimal. Menurutnya, langkah ini penting agar kebijakan fiskal dapat selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, dia juga menyoroti implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku untuk barang dan jasa mewah. Dari target penerimaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp70 triliun hingga Rp100 triliun, realisasi penerimaannya hanya berkisar antara Rp3 triliun hingga Rp5 triliun. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan untuk memperbesar ruang fiskal negara.

“Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan pemerintah agar ruang fiskal ini lebih besar? Salah satunya adalah penghematan, baik di kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah,” ujar Fauzi dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (2/2/2025).

Dia menyebut efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak substansial, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).

Menurut Fauzi, jika kebijakan penghematan ini diterapkan secara optimal, negara berpotensi menghemat hingga Rp360 triliun.

“Kami dari Komisi XI sangat mendukung langkah efisiensi ini agar menjadi contoh bagi lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah. Selama ini, banyak pemborosan yang tidak perlu, padahal anggaran bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih substansial,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Fauzi menambahkan, penghematan anggaran akan memungkinkan pemerintah mewujudkan berbagai program prioritas Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta ketahanan energi.

“Penghematan ini menjadi penting agar visi-misi Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik pada 2025 hingga 2029,” kata Fauzi.