Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) akan menambah jumlah sekolah swasta gratis pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah swasta.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan saat ini sudah ada 132 sekolah swasta dari TK-SMP gratis di Kota Semarang. Bahkan langkah ini sudah dijalankan lebih awal dari adanya putusan MK yakni sejak awal 2022.
“Sudah ada 132 (sekolah gratis), sambil kami monitoring dan evaluasi, nanti dikembangkan dalam rangka merespons keputusan MK,” kata Bambang, dikutip dari Inilahjateng, Sabtu (31/5/2025).
Dia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan menetapkan terlebih dahulu sekolah yang membutuhkan dan bersedia untuk menjadi sekolah swasta gratis.
Bambang menjelaskan untuk mendirikan sekolah gratis harus ada usulan terlebih dahulu dari yayasan atau sekolah swasta yang bersangkutan. “Baru nanti kita kaji dan kita penuhi seperti sekolah swasta gratis,” tuturnya.
Ia mengatakan, sekolah swasta yang ingin menjadi bagian dari sekolah gratis juga harus memenuhi syarat. Di antaranya dibutuhkan di wilayah yang kekurangan daya tampung sekolah negeri, memprioritaskan siswa miskin, dan berkebutuhan khusus.
“Sekolah swasta gratis, SOP-nya disesuaikan dengan SOP sekolah negeri. Prioritas tetap ke yang kurang mampu, berkebutuhan khusus, domisili sekolah, baru prestasi,” tuturnya.
Skema sekolah swasta gratis, lanjut Bambang, dianggarkan Pemkot Semarang lewat Program BOS Daerah (PBOS). Setiap siswa, kata dia, akan mendapat bantuan Rp150 ribu per bulan yang dipakai untuk honor guru dan operasional sekolah.
“Indeks bantuannya sama, Rp150 ribu per anak. Mereka masih dapat dana BOS dari pemerintah pusat, kalau nanti beda-beda, bikin itu,” jelasnya.
Dia menyebutkan, dana yang dikucurkan Pemkot Semarang untuk membiayai sekolah swasta gratis itu terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.
“Tahun 2025 ini anggaran sekitar Rp27 miliar, kalau tahun kemarin Rp25 miliar, jadi tiap tahun meningkat terus,” bebernya.
-
Badai PHK Besar-Besaran Hantam AS
-
Megawati Tegaskan Rakyat Indonesia Harus Pancasilais, jika tidak Silakan ke Neraka!
-
Agen Federal AS Lakukan Penggerebekan Besar-Besaran Imigran di Los Angeles
-
Guru Besar UI Persilakan Negara Berkompromi soal Legalisasi Kasino asal Diimbangi Eradikasi
-
AS Hentikan Program Pengawasan Penumpang Udara Quiet Skies
-
Kultur Indonesia Berbeda, Pemerintah tak Usah FOMO Legalkan Kasino