Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan sebagai Presiden ke-8 RI, memukau banyak kalangan. Jujur membeberkan kondisi riil rakyat Indonesia, terkait maraknya korupsi dan ketergantungan terhadap impor pangan dan energi.
Guru Besar IPB University, Prof Didin Damanhuri mengaku takjub saat menyimak pidato perdana Prabowo di Gedung MPR-RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
“Mendengarkan pidato Prabowo yang konon reiknarnasi pidato Bung Karno, saya melihat jelas sosoknya. Tapi yang saya bingung delivery-nya,” papar Prof Didin dalam diskusi publik daring, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Dia sangat setuju dengan gagasan Prabowo bahwa Indonesia di masa depan harus swasembada pangan dan energi. Karena, tingkat impor dari kedua sektor ini sangat tinggi. Jika berhasil ditekan sangat membantu keuangan negara.
Apresiasi yang sama disampaikan mantan Stafsus Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho memberikan apresiasi atas pidato tersebut. Prabowo menyampaikan dengan gamblang berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Misalnya, ancaman kelaparan karena tak kunjung swasembada pangan, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan gas, kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan.
Yang paling mengesankan, kata Hardjuno, pernyataan Prabowo terkait perilaku pejabat korup mulai pusat hingga daerah, menyebabkan kebocoran penerimaan dan APBN. “Yang berdampak kepada melempemnya daya ungkit perekonomian,” kata Hardjuno.
Saking parahnya, Prabowo mengumpamakan korupsi di Indonesia bak ikan busuk yang pusatnya di kepala. Artinya, pejabat eselon harus berani memberikan contoh atau teladan yang baik. Jadi pemimpin haruslah bersih.
“Pepatah itu mengisyaratkan bahwa jika ada kerusakan atau keburukan dalam suatu sistem, terutama dalam hal ini negara, maka kerusakan tersebut sering kali dimulai dari pimpinannya,” kata kandidat doktor hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur itu.
Pidato Prabowo, kata Hardjuno, secara tidak langsung menyoroti, masih banyak pemimpin yang belum memberi contoh baik dalam hal integritas dan pemberantasan korupsi. Bahkan, banyak dari mereka yang justru terjerat kasus korupsi itu sendiri.
Sejarah korupsi di Indonesia, kata dia, menunjukkan banyak contoh di mana para pejabat tinggi, termasuk pemimpin di tingkat nasional, terlibat skandal korupsi yang merugikan negara.
“Bukan hanya satu atau dua kasus, tapi kita bisa melihat banyaknya mantan menteri, kepala daerah, hingga pejabat tinggi lainnya yang ditangkap oleh Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK). Ini menunjukkan bahwa memang ada masalah serius di tingkat pemimpin,” tegas Hardjuno.
Ia menambahkan bahwa korupsi bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem dan kurangnya teladan dari pemimpin.
“Jika seorang pemimpin tidak bersikap tegas dan berintegritas dalam menegakkan hukum, maka akan merembes ke bawah dan memengaruhi seluruh aparat ne-
gara. Inilah yang dimaksud dengan ikan busuk dari kepala. Kerusakan di pucuk pimpinan bisa dengan mudah menyebar ke seluruh bagian,” jelas Hardjuno.
Dia mengakui kalau ada banyak pemimpin yang bersih dan berintegritas.Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pemimpin lainnya yang justru memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
“Kita sudah melihat bagaimana banyak pemimpin yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan lingkungannya, bahkan ketika rakyat masih mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang korup telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan bangsa,” kata Hardjuno.
