RK Janjikan Rp200 Juta per RW, Dharma-Kun: Kesetaraan tak Harus Sama Rata

Cagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun sempat menguliti janji lawannya, Ridwan Kamil (RK) yang ingin memberikan dana operasional Rp200 juta ke setiap RW.

Ia mendesak RK untuk beri penjelasan terkait prosedur rinci penyerahan uang operasional tersebut. Dia khawatir, niat baik malah berujung salah sasaran dan salah guna.

“Jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan, dan tidak berbuah atau tidak beranak justru tak membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka,” tanya Dharma di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Dharma meminta RK mempertimbangkan opsi untuk dana tersebut dialokasikan sebagai sumber pembiayaan tim khusus yang bertugas membina masyarakat sekitar tempat tinggal.

“Sehingga masyarakat di kelurahan, RT, RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing, dan akhirnya masing-masing RT dan RW bisa mendapatkan jauh lebih besar dan bermanfaat,” ucap dia.

Kun Wardana, pasangan Dharma juga mempertanyakan hal yang sama. Yang ia soroti adalah perihal nominal dana operasional, apakah akan sama di setiap RW, mengingat tingkat ekonomi masyarakat berbeda-beda.

“Padahal kalau dilihat di Pondok Indah mereka ekonominya tinggi, tapi mungkin di Cilincing ekonominya rendah. Kesetaraan bukan artinya sama rata,” tutur Kun.

Sebagai informasi, cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) memiliki program andalan terkait pemerataan pembangunan di Jakarta. Utamanya terkait dana operasional untuk setiap RW di seluruh wilayah Jakarta.

“Ada program Rp200 juta per RW lima tahun jadinya Rp1 milyar. Artinya RW-RW mendesain masa depannya sendiri dikalikan 2.700 RW melakukan semua perencanaan, pembangunan itu indah sekali tanpa semua di desentralisasikan,” ujar RK di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Selasa (24/9/2024).

RK mengatakan, gubernur Jakarta bisa mengurus masalah yang lebih besar. Sedangkan hal-hal lain bisa dibereskan oleh setiap RW.

“Kombinasi ini, bayangkan ada rapat di 2.700 RW dibimbing oleh pak lurah untuk mendesain masa depannya sendiri, gubernur bisa ngurus yang besar-besar, di level ujung bisa oleh lurah dan para RW yang diberdayakan,” tutur RK.