Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin minta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadikan program pencegahan dan penanganan stunting sebagai prioritas.
“Tugas wajib PKK, prioritas, atasi masalah stunting ini. Ini juga adalah perintah dari Ibu Negara dan Ibu Mendagri, agar kasus stunting bisa diturunkan. Sulsel masih tinggi, 27 persen,” katanya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Penggerak PKK Sulsel di Kota Makassar, Minggu (22/10/2023).
Menurut dia, Tim Penggerak PKK mesti menjalin kemitraan dengan Persit, Bhayangkari, dan organisasi lain dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan stunting, gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi.
“Aplikasi pendataan stunting, yakni Inzting, pastikan digunakan semua kabupaten/kota, supaya ada kesamaan data, sehingga penanganan stunting bisa dilakukan dengan tepat,” katanya.
Dia juga meminta Tim Penggerak PKKÂ meninjau ketersediaan sarana dan prasarana serta kegiatan sekitar 18 ribu posyandu di Sulawesi Selatan.
Selain itu, Penjabat Gubernur meminta Tim Penggerak PKK mengerahkan kader untuk menggerakkan warga menanam cabai di pekarangan rumah.
“Pastikan semua rumah ada pohon cabai. Jika ini bisa dilakukan, cabai tidak akan jadi penyebab inflasi lagi. Sekarang, harga cabai kembali naik. Cabai rawit itu sudah di atas Rp30 ribu per kilogram,” katanya.
Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Sofha Marwah Bahtiar menyatakan siap membantu pemerintah provinsi mencegah dan menangani stunting.
“Rakorda ini sebagai bentuk komitmen PKK Sulsel dalam menyukseskan program prioritas pemerintah provinsi, termasuk dalam penanganan stunting dan inflasi. Program-program yang akan disusun dalam rakorda ini tentu harus diselaraskan dengan program pemerintah provinsi,” katanya.
