Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Bun Joi Phiau meminta Gubernur Pramono Anung memperbanyak hunian vertikal untuk menata ulang kawasan kumuh di Jakarta. Desakan ini muncul seiring dengan terus bertambahnya penduduk Jakarta tiap tahunnya
“Dalam rangka mengatasi peningkatan jumlah penduduk, maka Pemprov Jakarta harus menambah hunian-hunian vertikal seperti rumah susun sederhana sewa atau rusunawa yang biayanya juga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Bun kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (12/5/2025).
Menurutnya, pembangunan rusunawa itu juga penting dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan. Sehingga ke depannya akan ada lebih banyak orang lagi yang bisa tinggal di satu bangunan tanpa memakan luas lahan terlalu banyak.
“Meskipun pembangunan ini penting untuk dilakukan, tentu saja prosesnya harus melalui proses yang adil dan inklusif,” ujar Bun.
Dia menekankan agar warga yang nantinya terdampak oleh pembangunannya harus diperhatikan. “Pemprov harus memberikan insentif seperti penurunan harga sewa bagi orang-orang ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung didesak untuk menata ulang kawasan kumuh dengan fokus pada pembangunan hunian vertikal serta penyediaan lapangan kerja padat karya. Desakan ini muncul seiring dengan terus bertambahnya penduduk Jakarta tiap tahunnya.
“Pemprov harus mengambil langka antisipatif untuk segera mengatasi kondisi permukiman yang tidak layak huni dan rawan banjir di setiap wilayah,” kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/5/2025).
Jika Pemprov abai dengan masalah tersebut, maka berpotensi memunculkan penampungan warga relokasi serta akan bertambahnya jumlah pengangguran di Jakarta.
“Solusi yang harus dilakukan Pemprov adalah dengan membangun rumah susun untuk dan menata permukiman kumuh yang masih ada di jakarta, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang padat karya” katanya.
Banyaknya desakan ini dikarenakan Pramono berencana menggunakan dana KLB untuk membiayai operasional pembukaan taman 24 jam dan membuka perpustakaan hingga malam hari. Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim mengatakan, ada 2 perpustakaan umum daerah yang dikelola oleh Pemprov.
Menurutnya, Pemprov bisa menggunakan dana dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Corporate Social Responsibility (CSR). “Pak Pram dalam waktu 2 bulan menjabat ini sudah bisa ngumpulin Rp600 miliar dari situ (KLB),” kata Chico kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).
Asal tahu saja keberadaan dana KLB pernah dikritik oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Desember 2016 lalu. Kebijakaan yang diinisiasi Gubernur Ahok itu memberikan kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dengan membayar denda merupakan tindakan koruptif gaya baru.
Bambang bilang, Pemprov Jakarta pada akhirnya menggunakan dana pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, melalui pembayaran denda tersebut. Tindakan koruptif sendiri merupakan perbuatan yang mengarah kepada korupsi. “Ini lah tindakan koruptif gaya baru yang belum bisa disentuh hukum,” kata Bambang kala itu.
