Pengamat kebijakan publik IDP-LP Riko Noviantoro mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi semua Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimulai di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, banyak PSN yang menimbulkan konflik agraria di tengah masyarakat yang tanahnya diambil alih oleh negara. Selain itu ada juga dugaan pengembang PSN yang mencaplok laut, seperti yang sedang jadi sorotan di pesisir Tangerang belakangan ini, diduga Agung Sedayu sebagai dalangnya.
“Prabowo perlu melakukan evaluasi terhadap semua program strategis nasional,” kata Riko saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).
Ia menyebut, salah satu pertimbangannya adalah PSN terbukti tidak merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
“Rencana pembangunan pemerintah ke depan itu pintu masuknya hanya di RPJPN. Nah ternyata PSN tidak bagian dari itu,” ucap Riko.
Menurutnya, keberadaan PSN banyak menimbulkan konflik sosial yang tidak sehat dalam proses pembangunan. Ia mengatakan, konflik-konflik itu bisa mengakibatkan dendam panjang bagi masyarakat. “Jadi segera dihentikan, ini mumpungnya apa? Karena enggak punya RPJPN itu tadi,”
Ia menilai, PSN yang hanya berpegang pada payung hukum Peraturan Presiden (Perpres), miskin kajian dan partipasi publik serta pemangku kepentingan lainnya. Prabowo, kata dia, bisa dengan mudah mencabutnya. “Karena ini mumpung, produk itu bukan produk hasil konsultasi, murni kewenangan Presiden sendiri, maka segera batalkan. Artinya dia sendiri (Prabowo) bisa batalkan (PSN),” ujar Riko.
Diketahui ada sederet PSN yang meresahkan. Yang terbaru, kemunculan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga pagar ini untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2.
Keberadaan pagar itu membuat nelayan kesulitan melaut. Parahnya, hal ini sudah diadukan sejak Agustus 2024. Legislator PKS Habib Idrus Al-Jufri mendesak untuk segera dilakukan investigasi demi keadilan para nelayan.
“Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melukai keadilan sosial yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap pembangunan,” ujarnya seperti dilansir laman resmi PKS, dikutip Kamis (9/1/2025).
Tidak hanya itu, pada 31 Juli 2023 warga Desa Air Bangis demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka menolak pembangunan kawasan industri kilang minyak kelapa sawit seluas 30 ribu hektare di Teluk Tapang. Namun, sebagian lahan merupakan area penggunaan lain yang sudah digunakan untuk perkebunan dan dihuni 45 ribu warga sejak 1970-an. Bagian dari proyek strategis nasional itu pun akan menggusur rumah penduduk dengan alasan lahan yang ditempati masyarakat setempat milik negara.
Konflik ini muncul setelah pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan kilang minyak dan petrokimia di sana.
Konflik agraria akibat PSN juga terjadi di Pulau Rempang, hal itu akibat sistem pengelolaan tanah di Batam berbeda dari wilayah di Indonesia lain.
Mulanya, konflik itu terjadi karena hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam menjadi pemegang hak pengelolaan seluruh tanah di wilayah tersebut.
Upaya pengosongan Pulau Rempang untuk proyek Rempang Eco City. Namun, warga setempat menolaknya sehingga aksi unjuk rasa berujung ricuh pun tak dapat dihindari.
-
Hakim Heru Hanindyo Dituntut 12 Tahun Penjara, Jadi Paling Berat di Kasus Ronald Tannur
-
Gubernur Jateng Dukung Wacana Pemekaran Wilayah, Solo Bakal jadi Provinsi Sendiri
-
Ema Suranta, Sosok Kartini Pejuang Lingkungan dari Padalarang
-
Polda Metro Jaya dan Polres Depok Kejar Empat Buronan Pembakar Mobil Polisi
-
Guru SMP PGRI Sukodono Ngaku Diminta Orang Tua Murid Gunting Seragam Siswanya
-
Penyegalan Ruangan Kosong tak Hanya di RSHS, Tapi di Seluruh Rumah Sakit