INILAHSULSEL.COM – Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, menjadi mentor dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) Angkatan II Tahun 2024, di Kantor Pusat Latihan dan Pengembangan (Puslatbang) KMP LAN, Antang, Makassar, pada Senin, 3 Juni 2024.
Enam pejabat eselon dua menjadi peserta dalam seminar ini, antara lain Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Jayadi Nas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Setiawan Aswad, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prof. Muhammad Jufri.
Selain itu, Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan M Jabir, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Idham Kadir, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo juga turut serta.
Andi Arsjad menyatakan bahwa pemerintah provinsi sepenuhnya mendukung rancangan proyek perubahan yang disampaikan oleh peserta seminar melalui konsep inovasi.
Konsep inovasi ini diharapkan menjadi instrumen standar dalam upaya menghasilkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akuntabel, transparan, dan akurat.
“Saya yakin bahwa inovasi ini akan sangat bermanfaat bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kami sepenuhnya mendukung kelangsungan dan pengembangan inovasi ini ke depannya,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa kehadiran konsep inovasi yang disampaikan oleh peserta menjadi solusi bagi peningkatan kualitas LKPJ dan LPPD.
Selain itu, inovasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah yang saat ini masih terbatas.
Dalam mendukung kelangsungan konsep inovasi yang diajukan oleh peserta, Andi Arsjad menegaskan bahwa pihaknya akan bersama-sama dengan para reformer (peserta seminar) dalam melakukan upaya aktualisasi dan implementasi inovasi tersebut.
“Kami akan melakukan advokasi kepada pimpinan, baik gubernur maupun DPRD, untuk menciptakan regulasi yang mendukung agar produk inovasi ini dapat dijadikan sebagai standar baku dalam penyusunan LKPJ dan LPPD yang lebih akuntabel, transparan, dan akurat,” tandasnya.
