Pj Gubernur Bahtiar Inisiasi Gerakan Pangan Murah di 68 Titik Padat Penduduk

INILAHSULSEL, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang dipimpin Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin menginisiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan sasaran 68 titik padat penduduk secara serentak di 24 kabupaten/kota. Rencananya, GPM serentak ini akan berlangsung pada 6-7 Maret 2024.

“Untuk pelaksanaan kegiatan GPM ini, insya Allah akan diadakan secara serentak di 24 kabupaten/kota, sudah dilakukan persiapan dengan BI, Bulog, dan mitra-mitra terkait terutama para penyedia lainnya,” ujar Pelaksana Harian Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad, di Makassar, Selasa (5/3/2024).

Dia menjelaskan, berkaitan dengan itu telah dilakukan rapat persiapan, untuk memastikan GPM berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

“Dari rapat ini, kami mendapatkan informasi bahwa Bulog akan menyuplai beberapa komoditas pangan strategis, termasuk penyedia tingkat lokal,” katanya pula.

Sejumlah komoditas yang ada pada GPM ini berupa beras, gula, minyak goreng, daging, telur, bawang merah, bawang putih, dan sejumlah komoditas pangan strategis lainnya.

Pemprov Sulsel mengimbau kepada semua kabupaten/kota, Bulog, dan juga jajaran Dinas Tanaman Pangan di daerah ini untuk memaksimalkan kegiatan GPM ini, dengan melakukan sosialisasi termasuk menginformasikan kepada masyarakat tentang standar harga yang dijadikan dasar, untuk penjualan ke masyarakat tentunya di bawah dari harga pasar.

Dia pun berharap, kegiatan GPM ini dapat menjadi media efektif untuk stabilisasi harga dan juga upaya untuk pengendalian inflasi yang cukup terjaga di Sulsel.

Dalam GPM serentak ini juga melibatkan jajaran forkopimda untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan kondusif. “Intinya, Sulsel siap menghadapi bulan puasa Ramadan dan Idul Fitri,” kata dia pula.

GPM yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel ini lebih fokus ke wilayah-wilayah ibu kota yang padat penduduk. Untuk itu, GPM yang dilakukan kabupaten/kota nantinya menyasar daerah-daerah kecamatan terutama pada delapan kabupaten/kota yang menjadi sampling pada indeks harga konsumen.

Arsjad pun berharap, GPM ini bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di tingkat kecamatan.