Pj Gubernur Bahtiar Dukung Kebijakan Golden Visa
Bahtiar Irup Hari Bhakti Imigrasi di Lapas Palopo
INILAHSULSEL.COM, PALOPO – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tingkat Provinsi Sulsel di Lapas Kelas II A Palopo, Jalan Dr Ratulangi, Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo pada Jumat (26/1/2024).
Amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan Bahtiar menyebut Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peranan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
“Pengembangan inovasi dan implementasi kebijakan diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.
Direktorat Jenderal Imigrasi harus menyesuaikan dengan dinamika global perkembangan dunia. Kemajuan dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian terus dilakukan, penyederhanaan proses pemeriksaan keimigrasian berupa fasilitas perangkat autogate di beberapa lokasi tempat pemeriksaan imigrasi sudah tergelar.
Produk kebijakan layanan keimigrasian lainnya yang akan segera diimplementasikan adalah Golden Visa. Penerapan kebijakan Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia.
Setelah upacara, Bahtiar menghadiri syukuran di Aula Lapas. Dalam kesempatan itu Bahtiar menyebut salah satu upaya untuk menuju Indonesia Emas 2045 harus ada hukum-hukum pemerintahan layanan publik yang tidak menghambat investasi atau kemajuan. Ia mendukung penerapan kebijakan Golden Visa.
“Jadi saya kira kalau kebijakan ini kita lakukan mungkin membuka investasi di Indonesia. Termasuk idenya Pak Kanwil tadi, bagaimana kalau seluruh kabupaten/kota ada kantor imigrasi, itu akan keren banget,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak menyebut kehadiran Kemenkumham di daerah harus benar-benar bisa dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di 24 kabupaten/kota.
“Inilah harapan kami sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM menjalin kerjasama dalam mendukung pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.
