Pilih Golf ke Bali, Adian Semprot Bos Mind ID Cuekin Rapat Komisi VII

Anggota Komisi VII DPR asal PDIP Adian Napitupulu tersinggung dengan ketidakhadiran Dirut Mind ID, Hendi Prio Santoso bersama tiga direksi perseroan dalam rapat dengar pendapat pada Senin (19/9/2022).

Selanjutnya, Adian memilih untuk pamit meninggalkan rapat dengan pendapat secara online antara Komisi VII dengan Mind ID dan PT Antam Tbk, membahas produksi baterai untuk kendaraan listrik di dalam negeri.

Dalam rapat tersebut, hanya satu direksi Mind ID yang hadir yakni Direktur Antar Kelembagaan, Dany Amrul Ichdan. “Kalau rapat ini memang dinilai penting, harusnya dirut (Hendri) hadir. Kalau tidak bisa, paling tidak 4 direksi lainnya hadir,” kata Adian dikutip dari Youtube Komisi VII, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Adian menegaskan kembali bahwa rapat dengan Komisi VII DPR harusnya dihadiri banyak pihak yang memang berkentingan dan punya komitmen dalam pengembangan energi bersih. Apalagi tren ke depan adalah kendaraan listrik. “Harusnya semua hadir karena ini menyangkut pasokan sumber bahan baku untuk industri baterai yg merupakan energi alternatif di masa depan ketika energi fosil semakin tidak ramah lingkungan dan semakin berkurang. Apalagi jadwal RDP ini sudah disusun jauh hari dan disetujui oleh Dirut Mind id,” tegas aktivis 98 itu.

Lalu ke mana bos Mind ID? Menurut Danny, direktur utama serta dua direksi Mind ID tidak bisa hadir, karena ada acara yang sudah terjadwal sebelumnya di Bali, yakni pertemuan Coal Trans Asia. Di mana, para pedagang besar batu bara se-Asia berkumpul.

Sedangkan satu direksi lainnya harus hadir dalam rapat dengan kementerian dan lembaga terkait. Yang tidak bisa diwakilkan. Mendengar ini, Adian sangat menyesalkannya. “Mengingat jadwal dengan DPR sudah dibuat jauh-jauh hari. Kalaupun dirut tidak bisa hadir, setidak tidaknya 2 atau 3 direksi lainnya bisa hadir,” tukasnya.

Secara terbuka Adian menyampaikan kepada pimpinan rapat, memilih mundur alias tak ikut rapat. Dia bilang, jika memang terjadi bentrokan jadwal, seharusnya bisa di reschedule atau setidaknya dihadiri 2 atau 3 direksi yang terkait dengan pengembangan usaha, dan permodalan yakni direktur keuangan. “Kalaupun Dirut dan Direksi lain tidak bisa hadir secara fisik, setidaknya bisa izin untuk hadir virtual,” tuturnya.

Adian berharap Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi mengevaluasi Dirut dan Direksi Mind ID yang terkesan kuat tidak menghormati DPR secara kelembagaan. “Hal ini harus menjadi perhatian menteri dan presiden mengingat mind id adalah holding bumn pertambangan.Jika Dirut dan Direksi tidak bisa menghormati DPR sebagai lembaga tinggi negara, mungkin saja suatu ketika Dirut dan Direksi juga tidak akan menghormati presiden,” tandasnya.

Dia menyadari, rapat dengan pedagang batu bara kelas dunia di Bali, lebih ‘menarik’. Apalagi menginap di hotel bintang 5 dengan selingan main golf, ketimbang rapat dengan Komisi VII DPR.