Pakar Politik Ikrar Nusa Bhakti menyoroti langkah mantan presiden Jokowi yang memilih jadi juru kampanye (jurkam) di Pilkada sejumlah daerah.
Menurutnya, sebagai mantan presiden, Jokowi harus mengambil posisi lebih tinggi dalam menyikapi persoalan bangsa ketimbang masalah pemilihan kepala daerah.
Hal itu diperparah dengan dukungan Jokowi yang berseberangan dengan PDIP, partai yang dinilai membesarkan Jokowi selama ini.
“Saya terus terang sebagai orang yang belajar ilmu politik sejak 1978 hingga sekarang, gak pernah saya melihat seseorang yang dibesarkan dalam sebuah parpol kemudian begitu berpisah dengan Parpol itu, kemudian langsung mengambil garis yang bukan hanya berseberangan tapi bermusuhan,” kata Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Ikrar sempat berpikir bahwa ketegangan antara Jokowi dan PDIP akan berakhir seiring lengsernya Jokowi dari kursi presiden.
Namun di sejumlah pemilihan kepala daerah, kemunculan Jokowi di salah satu calon menunjukkan bara perseteruan dengan PDIP masih ada.
“Saya heran, yang didukung partai mulai jadi wali kota Solo, Gubernur DKI dan presiden dua periode. Eh selesai masa jabatan bukan hanya meninggalkan partainya, tapi mendukung kelompok partai lain, bahwa berupaya menghancurkan partainya sendiri,” ungkapnya.
Ikrar mengatakan, Jokowi bukan hanya keluar dari PDIP, tapi berupaya menindas partainyaagar tak lagi memiliki kandang-kandang politik kuat di beberapa daerah.”Dia ingin melibas daerah-daerah yang menjadi basis PDIP. Contohnya Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali,” tandasnya.
