Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda angkat bicara terkait wacana revisi APBN usai pertumbuhan ekonomi nyungsep di kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen.
Dia sepakat jika pemerintah akan melakukan revisi terhadap sejumlah asumsi makroekonomi di APBN 2025. Sehingga terjadi penyesuaian baru, terkait penerimaan dan belanja negara.
“Khususnya dalam penerimaan negara, di mana harus ada revisi mengingat penerimaan di awal tahun, jeblok dan dengan pertumbuhan melambat. Sepertinya penerimaan negara akan shortfall besar,” ujar Huda kepada inilah.com, Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
Diketahui, ekonomi di kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87 persen, berdasarkan pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal APBN 2025 mematok pertumbuhan ekonomi diangka 5,2 persen. Dia menilai jika APBN tak segera direvisi maka akan terjadi kenaikan defisit anggaran.
“Ketika penerimaan negara jeblok, yang berbahaya adalah belanja negara yang tidak bisa ‘direm’. Harus ada revisi belanja negara dengan memprioritaskan belanja yang mendatangkan manfaat langsung ke daya beli masyarakat. Jika tidak, maka akan terjadi kenaikan defisit anggaran,” kata dia.
Sebagai informasi, beredar kabar, tim ekonomi di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dipimpin Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bakal menurunkan target pertumbuhan ekonomi yang tersemat di APBN 2025.
Bisa jadi angkanya diturunkan menjadi 5 persen. Karena, prospek memburuknya perekonomian global yang berdampak kepada Indonesia.
Saat ditanya isu ini, Menko Airlangga hanya senyum saja. Dengan santainya, dia mengatakan, masih terlalu dini untuk merubah asumsi makroekonomi di APBN 2025.
Kendati, perekonomian dunia saat ini sedang tak baik-baik saja digoyang penerapan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. “Baru 5 bulan jadi ya masih lihat dulu perkembangan walau perdagangan dunia kena shock tariff,” kata Menko Airlangga di Jakarta, dikutip Jumat (16/5/2025).
