Ancaman Presiden Prabowo Subianto akan memecat para menteri di jajaran pemerintahannya yang gagal menjalankan tugasnya dengan tekun dan demi kepentingan rakyat mendapat sorotan media asing. Peringatan Prabowo muncul di tengah beberapa kontroversi yang melanda pemerintahannya di awal masa jabatannya.
Presiden menandai 100 hari masa jabatannya pada 28 Januari, setelah dilantik sebagai presiden Indonesia kedelapan pada 20 Oktober. “Saya sudah berkali-kali peringatkan, siapa saja yang tetap keras kepala dan tidak memenuhi tuntutan rakyat atau tidak menegakkan pemerintahan yang baik dalam 100 hari pertama harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada saya,” demikian pernyataan Prabowo Rabu (5/2/2024) saat peringatan HUT ke-102 Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Ia juga memperingatkan, “Kami berusaha bersabar selama 100 hari pertama, memberi kesempatan kepada seluruh aparatur dan lembaga negara untuk mengoreksi diri. Bersihkan diri kalian, atau kami akan mendatangi kalian.”
Media berbasis di Singapura, Channel News Asia (CNA) menyoroti ancaman Prabowo kepada anak buahnya ini. Media ini menurunkan berita berjudul “’Saya akan singkirkan mereka: Prabowo peringatkan para menteri untuk bekerja atau hadapi pemecatan”, pada edisi Kamis (6/2/2025).
Bahkan masih menurut CNA, Prabowo juga menggandakan ancamannya ketika berbicara kepada wartawan. “Kita ingin rakyat menuntut pemerintahan yang bersih, yang bekerja dengan baik. Saya ingin menegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Siapa yang tidak mau bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat, saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
Beberapa menteri baru-baru memang sempat menuai kontroversi termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang pada Desember lalu diinterogasi polisi sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait dugaan skandal perjudian daring di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Budi sebelumnya pernah memimpin kementerian tersebut saat Presiden Joko Widodo menjabat.
Prabowo dalam pekan ini juga membatalkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang mengubah mekanisme penjualan gas subsidi tabung 3 kg melalui sebuah peraturan baru. Tindakan tersebut mengakibatkan reaksi keras publik setelah orang-orang kesulitan menemukan tabung gas yang biasanya dijual di warung-warung kecil atau toko serba ada bahkan salah seorang warga lanjut usia di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia setelah mengantre gas.
Saat ini, Prabowo memimpin Kabinet yang merupakan kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia. Kabinet ini beranggotakan 48 menteri, 56 wakil menteri, dan sejumlah pejabat lainnya. Kendati adanya kontroversi, jajak pendapat yang dilakukan pada 4-10 Januari oleh Kompas menemukan bahwa 80,9 persen masyarakat Indonesia menyetujui Prabowo setelah 100 hari menjabat. Responden menghubungkan peringkat tinggi tersebut dengan pemenuhan janji kampanyenya yang cepat.
Peringkat tersebut bahkan melampaui pendahulunya yang populer, Joko Widodo, yang mencatat peringkat persetujuan sebesar 65 hingga 75 persen selama dua periode masa jabatan presidennya
