Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menganalisis dampak negatif dari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus skema outsourcing. Langkah ini, bisa dijadikan alasan perusahaan melakukan efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Ketika Presiden mengatakan akan menghilangkan sistem outsourcing, tantangan akan didapatkan dari sisi pengusaha yang akan menentang penghapusan outsourcing ini karena mereka selama ini menikmati keuntungan dari sistem outsourcing,” ujar Huda dihubungi Inilah.com, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Dia mengatakan, skema outsourcing memang seharusnya sudah dihilangkan sejak lama karena sistem ini hanya menguntungkan pihak Perusahaan. Sistem ini membolehkan perusahaan memberi upah murah, buruh dibayar harian tanpa memberikan perlindungan sosial. Ketika dihapus, tutur dia, berpotensi dijadikan dalih untuk melakukan efisiensi.
“Jika dihilangkan, maka perusahaan pasti akan mengurangi biaya yang ujung-ujungnya ancaman pemecatan. Jadi memang harus dihilangkan, namun tantangannya tetap ada dan berpotensi mengganggu jalannya ekonomi kita,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outsourcing. Menurutnya, rencana itu akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuknya.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepet-cepetnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo saat memperingati Hari Buruh di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Nantinya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia. Dewan ini berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden.
Kendati demikian, Prabowo menekankan rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Pasalnya, regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan pengusaha.
“Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujarnya.
-
Berburu Emas Ketika Harga Meroket, Untung atau Buntung?
-
Peneliti: Hati-hati Hapus Outsourcing di Tengah Ekonomi tak Stabil, Berpotensi Gelombang PHK
-
Demi Keamanan, Menteri Dody Ingatkan BPJN Bangun Jalan Layang Sitinjau Lauik Harus Tahan Gempa
-
Kemarin Turun Rp20.000, Hari Ini Anjlok Lagi Rp10.000, Emas Antam Jadi Rp1,902 Juta/Gram
-
Sempat Kesamber Kasus Korupsi Rp300 Triliun, PT Timah Kini Dipimpin Kolonel Infanteri
-
Bali Black Out 5 Jam, PLN Harus Tanggung Jawab, Istana Malah yang Minta Maaf