Pemprov Sulsel Terima 3 Aset Baru dari Kementerian PUPR

INILAHSULSEL.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima 3 jalan irigasi dan jaringan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Ketiganya pun kini menjadi barang milik daerah atau aset Pemprov Sulsel.

Ketiga aset baru Pemprov Sulsel itu diterima langsung oleh Plh Sekprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad dalam acara acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Rabu (29/11/2023).

Andi Muhammad Arsjad menjelaskan, dalam kegiatan itu pemerintah pusat menyerahkan BMN kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tiga item infrastruktur yang lokasinya berada di batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Ketiga item infrastruktur tersebut, yakni, jalan Sabbang – Tallang – Seko – Rampi – Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahun perolehan 2019 dan nilai perolehan Rp28,3 miliar, pembangunan jalan Seko – Rampi – Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahun perolehan 2020 dan nilai perolehan Rp27,05 Miliar, dan pembangunan jalan Bua – Rantepao dengan tahun perolehan 2020 dan nilai perolehan Rp28,01 Miliar lebih,” kata Arsjad dalam keterangannya yang diterima, Kamis (30/11/2023).

Arsjad berharap dengan hadirnya tiga aset ini juga akan membantu kelancaran transportasi angkutan barang yang tentu akan mendukung jalur distribusi antar daerah dan antar provinsi yang ada di Sulawesi Selatan.

“Kita berharap transportasi kita bisa lebih lancar termasuk pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan lebih mudah untuk saling terhubung antar wilayah. Mengingat Sulawesi Selatan memiliki wilayah yang cukup luas. Kita dari Pemprov sekali lagi menyampaikan terima kasih adanya penyerahan Barang Milik Negara ini. Kita berharap Pemprov tetap jadi perhatian Pemerintah Pusat termasuk pembangunan jalan dan jembatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

“Guidance dari bu Menkeu (Sri Mulyani) sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan pada PUPR itu kita kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur ekonomi dan kerakyatan,” ucap Basuki.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku berterima kasih karena Kementerian PUPR sudah bersikap transparan dan menyampaikan hasil program pembangunan kepada publik yang dibiayai oleh APBN. Menurutnya, serah terima BMN tersebut merupakan simbol kehadiran negara.

“Dengan adanya aktivitas ini, bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang berasal dari uang rakyat manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.