INILAHSULSEL.COM, POLMAN – Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah, di Polman, Rabu 8 Januari 2025. Turut hadir Pj Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.
Pj Gubernur Sulbar Bahtiar mengapresiasi kontribusi Perpadi dalam mendukung swasembada di republik Indonesia. Bahtiar menjelaskan, mengurus pertanian harus dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi.
Berkaitan dengan pengelolaan beras di Sulbar, permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan, pertama, lahan yang bermasalah, seperti status lahan yang masuk hutan lindung. Tercatat 62 persen lahan di Sulbar masih berstatus hutan lindung. “Karena itu urusan ini harus dibicarakan dengan kementerian terkait,” ucap Bahtiar.
Kedua, meningkatkan pelabuhan yang menjadi pendukung distribusi hasil produksi pertanian ke luar dari Sulbar. “Sulbar belum memiliki pelabuhan pertanian khusus. Adapun pelabuhan di beberapa kabupaten di Sulbar masih berukuran kecil,” ungkapnya.
Selain itu, perlunya mendorong adanya gudang Bulog pada dua kabupaten yang belum memiliki Bulog, yakni Mamuju Tengah dan Mamasa. Hal ini sangat mempengaruhi inflasi di daerah.
Untuk meningkatkan produksi di Sulbar juga diperlukan kerja sama perbankan melalui program KUR. Bahtiar juga mengapresiasi langkah Perpadi Sulbar bekerja sama perbankan untuk mendorong KUR ke sektor pengusaha penggilingan padi.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso menyampaikan Perpadi hadir menjadi tempat pengabdian pengusaha dan penghilangan padi untuk kemakmuran rakyat. Sutarto menyebutkan, Indonesia dalam dua tahun terakhir mengimpor 7 juta ton beras. Hal ini harus dihentikan sehingga melalui Perpadi berkomitmen mendukung swasembada pangan. “Yang diharapkan swasembada ini adalah swasembada yang berlanjutan,” ucap Sutarto
Soal beras menurutnya, tidak akan bisa diselesaikan jika diselesaikan sepotong-sepotong. Untuk itu melalui Musda DPD Perpadi Sulbar menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas mengawal soal produksi beras dan mewujudkan swasembada 2028.
“Atau kita kawal bersama, jangan seolah-olah ini tugas pemerintah saja. Kita bisa selesaikan bersama sama, dan kita bisa mulai dari Sulbar. Perpadi akan tetap menjadi partner pemerintah dan siap bersinergi mewujudkan swasembada,” kata Sutarto.
Gubernur Ketahanan Pangan
Sebagai bentuk apresiasi atas perhatian yang serius dalam swasembada pangan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mendapat gelar sebagai Gubernur Ketahanan Pangan dari Perpadi.
“Terima kasih Pj Gubernur dengan full tim, dengan atensinya terhadap Perpadi. Ini sepatutnya Perpadi memberi gelar yaitu Gubernur Ketahanan Pangan,” ucap Ajbar, Ketua Perpadi Sulbar pada Musda DPD Perpadi Sulbar di Polman, Rabu 8 Januari 2025.
Ajbar mengatakan, kehadiran Perpadi penting terutama dalam mendukung mimpi Presiden Prabowo mewujudkan Swasembada Pangan. “Republik ini pada 2027-2028 adalah negeri yang punya kemampuan swasembada pangan. Ini akan menjadi slogan jika tidak dibangun dengan semangat kolaborasi,” ucap Ajbar yang juga Anggota DPR RI dapil Sulbar.
