INILAHSULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), membantah bahwa pengajuan pinjaman sebesar Rp 115 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) ditolak oleh Bank Sulselbar. Mereka menegaskan bahwa permohonan pinjaman tersebut tidak dilanjutkan oleh pemerintah sendiri.
“Permohonan pinjaman di Bank Sulselbar tidak dilanjutkan. Bukan ditolak,” ujar Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Andi Irsal Mahmud, pada Selasa (23/4/2024).
Andi Irsal menjelaskan bahwa pihaknya memutuskan untuk membatalkan peminjaman di Bank Sulselbar karena telah menerima dana transfer untuk pembayaran THR. Selanjutnya, THR tersebut telah dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“Anda dana transfer dari provinsi dan pusat masuk pada detik-detik terakhir. Oleh karena itu, kami segera membayarkan semua THR ASN,” jelasnya.
“Semua THR sudah dibayarkan, kecuali satu kecamatan yang terlambat dibayar kemarin. Namun, kami ingin menegaskan bahwa kesalahan tersebut bukanlah dari pihak kami, melainkan kesalahan dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM),” tambah Andi Irsal.
Sementara itu, Pj Bupati Bone, Andi Islamuddin, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran THR ASN tidak ada kaitannya dengan unsur kesengajaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hambatan dalam proses pembayarannya.
“Tidak ada niatan untuk memperlambat proses pembayaran THR ASN ini. Saya ingin menegaskan bahwa meskipun ada sedikit kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi persoalan ini,” ucapnya.
Dalam laporan sebelumnya, anggota DPRD Bone, Andi Muhammad Salam, mengungkapkan bahwa pengajuan pinjaman sebesar Rp 115,8 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Bone ditolak oleh Bank Sulselbar. Salam berpendapat bahwa kondisi ini merupakan hasil dari terlalu banyaknya utang yang telah dilakukan oleh pemerintah.
“Hasil rapat kemarin bersama BKAD, pihak bank tidak menyetujuinya,” ujar Andi Muhammad Salam pada Selasa (23/4/2024).
Pria yang akrab disapa Lilo ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone saat ini mengalami ketidakberesan. Dia menyalahkan Pemerintah Kabupaten Bone karena seringkali mengajukan pinjaman hanya untuk menutupi utang.
“Ini adalah hasil dari utang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga semuanya menjadi berantakan. Saat ini, kita hanya bisa menggali lubang untuk menutupi lubang lainnya,” pungkasnya.
