Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengaku tak paham dengan rencana Sekjen PDIP Hasto Krisityanto yang mau mengungkap skandal korupsi pejabat tinggi.
“Saya nggak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” ujar Aria di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Aria Bima meminta untuk menanyakan langsung kepada Hasto yang kini telah berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto berkaitan apa dengan video-video yang Pak Hasto sampaikan yang mungkin dia lebih tahu,” ucapnya.
Menurut Aria Bima, pernyataan yang disampaikan Hasto belakangan ini lebih ke urusan personal, bukan PDIP.
“Kalau membaca-melihat di media, ada beberapa yang disampaikan saat ini lebih pada personal Pak Hasto,” kata dia.
Untuk diketahui, Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki kartu AS para pejabat yang diduga melakukan korupsi. Dia mengklaim, bukti ini mengubah peta pemberantasan di Indonesia.
“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” kata Guntur dalam cuplikan video yang diunggah akun Twitter/X @Anak_Ogi, dikutip Jumat (27/12/2024).
Lebih lanjut Guntur mengatakan, Hasto juga telah membuat puluhan video untuk mengungkap skandal para pejabat korup tersebut. Dalam tayangan tersebut, mantan politikus PSI ini menyebut video yang dibuat Hasto merupakan lanjutan dari video keterangannya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang menarik adalah Mas Hasto telah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi,” turur Guntur menambahkan.
KPK Jadikan Hasto Tersangka
KPK secara resmi mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024). Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa penetapan ini didasarkan pada dua alat bukti yang cukup dalam gelar perkara.
Dalam konstruksi kasusnya, Hasto diduga menjadi donatur suap senilai Rp600 juta kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain itu, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air guna menghilangkan jejak dalam operasi tangkap tangan (OTT) Januari 2020. Ia juga disebut membungkam sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya kepada penyidik.
KPK juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Hasto, advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, serta mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna diduga terlibat dalam penghalangan data perlintasan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta saat operasi tersebut berlangsung.
